JAKARTA – Masih banyak masyarakat yang keliru memahami perbedaan antara paralegal, advokat, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH). Kekeliruan tersebut dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kewenangan dalam memberikan pendampingan hukum, bahkan berpotensi merugikan masyarakat yang sedang mencari keadilan.
Dalam sistem hukum Indonesia, paralegal dan YLBH memiliki fungsi yang saling melengkapi, namun keduanya bukanlah profesi maupun lembaga yang dapat disamakan dengan advokat. Karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat dinilai menjadi sangat penting agar setiap warga memahami kepada siapa mereka harus meminta pendampingan sesuai kebutuhan hukumnya.
Paralegal merupakan individu yang telah mengikuti pelatihan dasar di bidang hukum dan memiliki kemampuan memberikan penyuluhan hukum, konsultasi awal, edukasi hukum, serta pendampingan kepada masyarakat dalam berbagai persoalan hukum. Namun, paralegal bukan advokat sehingga tidak memiliki kewenangan yang sama dalam bertindak sebagai kuasa hukum di setiap proses persidangan.
Sementara itu, YLBH merupakan organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum. Sebagai sebuah lembaga, YLBH dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi, advokasi, pendampingan masyarakat, hingga bekerja sama dengan advokat dalam memberikan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbedaan tersebut dinilai penting dipahami agar masyarakat tidak salah menafsirkan kewenangan masing-masing pihak.
"Paralegal adalah orang yang membantu masyarakat memahami hukum dan memperoleh akses terhadap keadilan. Sedangkan YLBH adalah lembaga yang menaungi kegiatan bantuan hukum. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan tidak dapat disamakan dengan profesi advokat," demikian penjelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam praktiknya, seorang paralegal dapat menjadi bagian dari sebuah YLBH. Namun keberadaan paralegal tidak menjadikan dirinya sebagai advokat, begitu pula YLBH bukanlah profesi, melainkan organisasi yang menyelenggarakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Dasar Hukum yang Mengatur
Kedudukan paralegal maupun YLBH telah memiliki landasan hukum yang jelas di Indonesia, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat serta pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur kewenangan, hak, dan kewajiban advokat sebagai profesi penegak hukum.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang mengatur pendirian dan pengelolaan yayasan, termasuk YLBH.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang mengatur syarat, pelatihan, peran, dan ruang lingkup tugas paralegal.
Tidak Semua YLBH Otomatis Berhak Menyalurkan Bantuan Hukum Negara
Dalam pelaksanaannya, tidak setiap YLBH otomatis dapat memberikan bantuan hukum yang dibiayai negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, lembaga bantuan hukum yang ingin memperoleh pendanaan dari negara wajib memenuhi persyaratan administrasi dan lulus proses akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas layanan bantuan hukum, profesionalisme organisasi, serta kepastian hukum bagi masyarakat penerima bantuan.
Edukasi Hukum Dinilai Penting
Pemahaman yang benar mengenai fungsi paralegal, advokat, dan YLBH dinilai sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru atau klaim-klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas lembaga bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan, memeriksa status advokat apabila membutuhkan kuasa hukum di pengadilan, serta memahami bahwa setiap profesi dan lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan pemahaman tersebut, diharapkan akses terhadap keadilan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, sehingga hak-hak masyarakat memperoleh perlindungan hukum dapat terpenuhi secara optimal.
Fredy Legito
0 Komentar