Panglima Besar LPM Kalbar Tegaskan Siap Kerahkan 1.200 Personel Kawal Proses Hukum Secara Damai dan Bermartabat

PONTIANAK – Panglima Besar Laskar Pemuda Melayu (LPM) Provinsi Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah, yang akrab disapa Adi Black, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait agenda pengawalan proses hukum yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang.

Dalam keterangannya pada Sabtu (26/7/2026), Adi Black menegaskan bahwa Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat telah melaksanakan konsolidasi organisasi secara menyeluruh sebagai bentuk kesiapan dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan terhadap pembina organisasi.

Menurutnya, sekitar 1.200 personel Laskar Pemuda Melayu akan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Personel berasal dari unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Komando Inti Laskar (KIL), laskar lapangan, serta kader-kader LPM yang berasal dari Kota Pontianak maupun sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat.

Adi Black menegaskan bahwa kehadiran ribuan kader tersebut bukan untuk menciptakan tekanan ataupun mengganggu jalannya proses hukum, melainkan sebagai bentuk solidaritas organisasi, loyalitas kepada pembina, serta dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, adil, dan berintegritas.

"Kehadiran kami merupakan wujud solidaritas organisasi, loyalitas terhadap pembina, sekaligus bentuk kepedulian terhadap tegaknya supremasi hukum yang adil, profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum," tegas Adi Black.

Ia menekankan bahwa seluruh personel yang akan hadir telah diberikan instruksi tegas agar menjaga ketertiban umum, menghormati aparat keamanan, mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, serta menyampaikan aspirasi secara damai, santun, tertib, dan bermartabat.

Menurutnya, Laskar Pemuda Melayu berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan konstitusional dalam setiap langkah organisasi dan tidak menghendaki adanya tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Adi Black berharap seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, objektif, independen, transparan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip due process of law.

"Kami percaya hukum harus ditegakkan secara adil tanpa intervensi, tanpa diskriminasi, dan tanpa perlakuan yang berbeda terhadap siapa pun. Oleh sebab itu, kami berharap seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, Laskar Pemuda Melayu merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu, persaudaraan, persatuan, serta penghormatan terhadap konstitusi dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas organisasi akan selalu ditempuh melalui cara-cara yang sah, damai, dan bertanggung jawab.

Adi Black juga mengimbau seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum sesuai kewenangannya.

"Kami mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Jangan mudah terpancing oleh isu maupun informasi yang belum terverifikasi. Mari bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian akhirnya kepada mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Menurut Adi Black, pengawalan yang dilakukan Laskar Pemuda Melayu merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap tegaknya keadilan serta bagian dari pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum.

"Kami akan terus mengawal perkembangan perkara ini hingga seluruh proses hukum memperoleh kepastian. Pengawalan yang kami lakukan adalah bentuk kepedulian terhadap keadilan, dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan menjunjung tinggi ketertiban umum," tegasnya.

Menutup pernyataan sikapnya, Adi Black menegaskan bahwa kekompakan Laskar Pemuda Melayu bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuatan organisasi, melainkan sebagai wujud komitmen dalam menjaga marwah organisasi, memperjuangkan hak-hak anggotanya melalui jalur hukum, serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi terwujudnya supremasi hukum di Kalimantan Barat.

Sumber: DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat / M. Supandi.

Fredy Legito