JAKARTA – Perdebatan mengenai penggunaan karya jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana kembali mengemuka setelah sidang perdana terdakwa dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketahui turut memasukkan sejumlah produk jurnalistik sebagai bagian dari barang bukti. Langkah tersebut memunculkan tanggapan dari pakar hukum pidana dan media, Firman Wijaya, yang menilai penggunaan karya jurnalistik sebagai alat bukti pidana berpotensi bertentangan dengan rezim hukum pers yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Firman menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan produk yang lahir dari aktivitas pers dan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri apabila menimbulkan keberatan dari pihak tertentu.
Menurutnya, apabila suatu pemberitaan dianggap merugikan seseorang, penyelesaiannya tidak serta-merta dibawa ke ranah pidana, melainkan harus lebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, maupun penyelesaian melalui Dewan Pers.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Pers telah membentuk sistem hukum tersendiri yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa pemberitaan sehingga keberadaan karya jurnalistik tidak dapat diperlakukan sama dengan alat bukti pidana pada umumnya.
Firman mengingatkan bahwa apabila mekanisme tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan benturan antara ketentuan hukum pidana dengan perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers yang telah dijamin oleh undang-undang.
Menurutnya, Dewan Pers merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu produk merupakan karya jurnalistik yang memenuhi kaidah jurnalistik, sekaligus memfasilitasi penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Ia juga menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena itu, produk jurnalistik tidak semestinya langsung diposisikan sebagai objek perkara pidana tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.
Firman menilai penggunaan karya jurnalistik sebagai barang bukti pidana berpotensi menciptakan preseden yang kurang baik bagi kehidupan demokrasi.
Menurutnya, apabila setiap pemberitaan dapat dijadikan dasar pembuktian pidana tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa pers, maka independensi media dan kebebasan pers dapat terancam.
Ia menegaskan bahwa ruang publik yang dibangun melalui media massa merupakan sarana komunikasi masyarakat yang memiliki perlindungan hukum tersendiri.
Dalam pandangannya, apabila terdapat substansi pemberitaan yang dinilai keliru atau merugikan seseorang, Undang-Undang Pers telah menyediakan instrumen penyelesaian berupa hak jawab dan hak koreksi sehingga tidak seharusnya langsung ditempatkan dalam kerangka hukum pidana.
Firman juga menyarankan aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan alat bukti yang memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara dibandingkan menggunakan produk jurnalistik.
Menurutnya, dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan keaslian dokumen, misalnya, alat bukti yang relevan adalah dokumen asli, arsip administrasi, saksi-saksi yang mengetahui fakta, maupun alat bukti lain yang berkaitan langsung dengan objek perkara.
Ia menilai pendekatan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pasal berlapis terkait dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik.
Dalam dakwaan tersebut, jaksa turut mengutip sejumlah tayangan yang dipublikasikan melalui media massa sebagai bagian dari materi pembuktian, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas penggunaan produk jurnalistik dalam proses peradilan pidana.
Perdebatan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan persidangan berikutnya, sekaligus menjadi perhatian kalangan praktisi hukum, insan pers, dan pemerhati kebebasan berekspresi mengenai penerapan Undang-Undang Pers dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar