JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim, dan seorang pihak swasta, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Penetapan status tersangka tersebut diumumkan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026), setelah penyidik meningkatkan perkara ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa perkara bermula dari dugaan praktik suap terkait pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujar Achmad Taufik Husein.
Menurut KPK, Yaqub Abdhal Al Mu'arif diduga memiliki peran sebagai pihak yang mewakili kepentingan tertentu dalam pengurusan proyek. Di lingkungan Kabupaten Langkat, Yaqub juga dikenal sebagai salah satu orang yang memiliki kedekatan dengan Syah Afandin sejak pelaksanaan Pilkada.
KPK Ungkap Dugaan Penerimaan Lain Hingga Rp3,5 Miliar
Dalam proses penyidikan awal, KPK tidak hanya menemukan dugaan suap proyek, tetapi juga mendalami dugaan penerimaan lain yang diduga diterima Syah Afandin.
Nilainya diperkirakan mencapai sedikitnya Rp3,5 miliar yang diduga berasal dari berbagai sumber, termasuk dugaan pengurusan mutasi jabatan dan pengadaan seragam sekolah.
"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar," ungkap Achmad Taufik Husein.
Seluruh dugaan tersebut masih akan didalami lebih lanjut melalui proses penyidikan untuk mengetahui aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan.
Ditahan Selama 20 Hari
Usai menjalani pemeriksaan, KPK menahan kedua tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 3 Juli hingga 22 Juli 2026.
Syah Afandin menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK, sedangkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif untuk sementara dititipkan di Rumah Tahanan Polrestabes Medan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya membenarkan bahwa Syah Afandin telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.
"Yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.
Sementara itu, enam orang lain yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan belum dibawa ke Jakarta karena penyidik masih memerlukan pemeriksaan lanjutan di Polrestabes Medan. Mereka terdiri atas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Langkat dan lima pihak swasta.
Dijerat Pasal Tipikor
Atas dugaan perbuatannya, Syah Afandin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mendalami seluruh alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
Sesuai asas praduga tak bersalah, para tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar