Pontianak - Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara. Negara mesti memiliki pajak karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, menjalankan pelayanan publik, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Menurut para ahli, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak.
Sementara itu, menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib yang dapat berbentuk uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum demi mewujudkan kesejahteraan umum.
Pajak Bagi Negara
Pajak merupakan sumber dana utama yang menopang sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah, antara lain:
- Pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
- Mendukung kelancaran pelayanan publik, termasuk penyediaan layanan keamanan, penegakan hukum, pelayanan kesehatan, serta bantuan sosial kepada masyarakat.
- Menjaga keseimbangan sektor ekonomi melalui pengaturan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta pemerataan pendapatan masyarakat.
Pajak Menurut UUD 1945
Pengaturan mengenai pajak di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan serta melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang dalam pemungutan pajak.
Pada prinsipnya, tujuan negara memungut pajak adalah untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Pajak dari Perspektif Hukum
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tidak membayar pajak merupakan pelanggaran hukum. Pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari sanksi administrasi berupa denda, penyitaan aset, hingga sanksi pidana penjara apabila memenuhi unsur tindak pidana perpajakan.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pajak pada dasarnya bersifat regeling, yaitu peraturan yang berlaku secara umum dalam penetapan norma dan dasar hukum. Namun, sifat tersebut berubah menjadi beschikking atau keputusan individual ketika negara menetapkan kewajiban konkret kepada wajib pajak.
Pernyataan YLBH LMRRI Kalimantan Barat
Ketua DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., mengatakan bahwa makna ungkapan "Pajak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" seharusnya benar-benar diwujudkan pemerintah melalui manfaat yang nyata, merata, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Yayat, mengingat pajak dipungut secara wajib dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka negara juga berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang layak, berkualitas, serta dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan hak-hak warga negara.
"Melihat sifat pajak yang mewajibkan masyarakat untuk membayarnya, mestinya hal itu diikuti dengan tersedianya fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh rakyat sesuai dengan hak rakyat, dengan standar kualitas yang wajar dan layak," ujar Yayat.
Ia juga mempertanyakan mengapa beban pajak tetap harus dipikul masyarakat ketika kondisi ekonomi sebagian rakyat masih berada dalam situasi yang sulit.
"Kenapa pajak mesti dipaksakan kepada rakyat di saat ekonomi rakyat saat ini berada pada posisi yang sedang terpuruk, kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sementara korupsi masih menjadi persoalan yang belum terkendali," tegas Yayat.
Fredy Legito
0 Komentar