JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi administrasi perpajakan di sektor perdagangan digital yang terus berkembang pesat.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace yang telah ditunjuk agar dapat melakukan penyesuaian sistem sebelum mulai memungut pajak dari para penjual.
Empat marketplace yang telah resmi ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
"Jadi pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Yang berubah hanya mekanisme pemungutannya, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
Berlaku untuk Penjual Beromzet di Atas Rp500 Juta
DJP menegaskan bahwa tidak seluruh pedagang online akan dikenai pemungutan pajak melalui marketplace.
Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun. Pelaku usaha dengan omzet di bawah batas tersebut tidak dikenai pemungutan selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurut Bimo, kebijakan ini tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro sekaligus mendorong kepatuhan pajak bagi pelaku usaha yang telah berkembang.
Marketplace Bertindak Sebagai Pemungut
Melalui skema baru tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari nilai peredaran bruto penjual yang tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Mekanisme pemungutannya dilakukan secara otomatis. Setelah konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace, platform akan memotong PPh Pasal 22, menerbitkan invoice elektronik sebagai bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, kemudian melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.
Sebagai ilustrasi, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp10.000 atau 0,5 persen dari nilai transaksi.
Bimo menegaskan bahwa pemungutan tersebut bukan merupakan beban pajak baru, melainkan bagian dari kewajiban Pajak Penghasilan yang sebelumnya juga telah berlaku, hanya mekanisme administrasinya yang kini dilakukan melalui marketplace.
Bidik Penerimaan hingga Rp24 Triliun
Pemerintah optimistis penerapan mekanisme baru tersebut mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus memperkuat kualitas data perpajakan melalui sistem Coretax.
DJP memperkirakan penerimaan negara dari sektor perdagangan digital dapat meningkat hingga Rp16 triliun sampai Rp24 triliun per tahun apabila tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat.
Selain memperkuat penerimaan negara, kebijakan tersebut juga diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antara pelaku usaha yang berjualan melalui toko fisik maupun platform digital.
Marketplace Siapkan Penyesuaian Sistem
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Budi Primawan, menyatakan seluruh marketplace yang ditunjuk akan memanfaatkan masa transisi selama satu bulan untuk menyesuaikan sistem teknologi, melakukan pengujian proses bisnis, serta memberikan sosialisasi kepada para penjual sebelum aturan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026.
Menurutnya, fokus utama industri saat ini adalah memastikan implementasi berjalan lancar, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus meminimalkan dampak operasional terhadap marketplace maupun para penjual.
Pemerintah menegaskan reformasi administrasi perpajakan melalui marketplace bukan bertujuan menghambat pertumbuhan ekonomi digital, melainkan menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, adil, dan mampu mengikuti perkembangan transaksi perdagangan elektronik di Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar