Pajak 0 Persen hingga 50 Tahun, UU Pusat Finansial Internasional Picu Pertanyaan Publik: Siapa yang Paling Diuntungkan?

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) menjadi undang-undang pada Selasa (21/7/2026).

Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan kawasan pusat keuangan internasional yang ditargetkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di sektor jasa keuangan global serta menarik investasi berskala besar.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan di kawasan PFII. Berbagai insentif yang disiapkan meliputi kemudahan perizinan, penggunaan mata uang asing dalam transaksi tertentu, fasilitas keimigrasian termasuk golden visa, hingga berbagai insentif perpajakan.

Salah satu ketentuan yang paling menyita perhatian publik adalah rencana pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen selama 50 tahun bagi pelaku usaha tertentu yang memenuhi persyaratan di kawasan PFII.

Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menarik investor strategis dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat finansial internasional.

Namun, besarnya fasilitas perpajakan tersebut juga memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, muncul kekhawatiran bahwa insentif jangka panjang tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar kepada perusahaan berskala besar atau investor multinasional dibandingkan pelaku usaha kecil maupun masyarakat secara umum.

Sejumlah ekonom menilai bahwa pemberian insentif pajak memang dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi. Namun, kebijakan tersebut harus diiringi dengan manfaat ekonomi yang terukur dan dapat dirasakan secara luas.

Menurut mereka, pemerintah perlu memastikan bahwa investor penerima fasilitas benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri dalam negeri, serta pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menetapkan kriteria penerima fasilitas secara ketat agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi bentuk perlakuan istimewa bagi kelompok pemilik modal besar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa berbagai insentif dalam UU PFII diberikan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi sekaligus memperdalam pasar keuangan nasional.

"Berbagai insentif tersebut diberikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menarik investasi, dan memperdalam pasar keuangan nasional," ujar Purbaya.

Pengesahan UU PFII sendiri memperoleh persetujuan seluruh fraksi di DPR RI. Pemerintah berharap keberadaan kawasan pusat finansial internasional tersebut mampu menarik aliran modal global, memperkuat industri jasa keuangan, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam persaingan pusat keuangan dunia.

Meski demikian, pelaksanaan berbagai fasilitas, termasuk insentif perpajakan hingga 50 tahun, masih menunggu penerbitan aturan pelaksana dari pemerintah.

Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah akan menyusun aturan turunan tersebut, termasuk mekanisme pengawasan, persyaratan penerima fasilitas, serta indikator keberhasilan agar insentif yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat luas, bukan semata-mata menguntungkan kelompok investor tertentu.