JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memaparkan capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). Penyampaian capaian tersebut berlangsung di tengah masih bergulirnya berbagai sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 Polri telah membangun 1.415 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 828 unit telah beroperasi, 227 unit berada dalam tahap operasional, sedangkan 360 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Polri menargetkan jumlah SPPG meningkat menjadi 1.500 unit sebelum akhir tahun 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Kapolri, sebanyak 33 unit SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna memperluas akses layanan pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Ia menyebut jaringan SPPG yang dibangun Polri diproyeksikan mampu melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat. Selain itu, pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan dapat membuka peluang kerja bagi sekitar 70.700 tenaga kerja.
Untuk mendukung kualitas layanan, Polri menyatakan setiap SPPG menerapkan standar keamanan pangan melalui sertifikasi higiene sanitasi, sertifikasi halal, pengujian kualitas air, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan.
Polri juga menyebut seluruh SPPG menerapkan prinsip food safety dengan dukungan fasilitas pengolahan makanan yang memadai. Berdasarkan evaluasi internal, operasional SPPG hingga saat ini diklaim berjalan tanpa insiden yang berdampak pada keamanan pangan (zero accident).
Di sisi lain, keterlibatan Polri dalam pembangunan dan pengelolaan SPPG kembali menjadi perhatian sejumlah kalangan. Sebelumnya, pelibatan institusi kepolisian dalam sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, mendapat tanggapan beragam dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat reformasi sektor keamanan.
Sebagian pihak menilai perluasan peran aparat kepolisian di luar fungsi utama penegakan hukum perlu dikaji agar tetap sejalan dengan prinsip Reformasi 1998 yang menekankan pemisahan fungsi keamanan dan urusan pemerintahan sipil.
Sementara itu, pemerintah dan Polri menegaskan bahwa keterlibatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan program prioritas nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tanpa mengubah fungsi utama institusi kepolisian.
Paparan capaian pembangunan SPPG tersebut disampaikan di tengah masih berlangsungnya pembahasan publik mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis, yang mencakup aspek tata kelola, sumber pendanaan, efektivitas pelaksanaan, serta mekanisme pengawasannya.
Pemerintah sendiri menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar