PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Pontianak sekaligus upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak dengan agenda penyampaian pendapat akhir Wali Kota atas persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (31/7/2026).
Tiga raperda yang disetujui meliputi Raperda tentang Barang Milik Daerah, Raperda Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak, serta Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Paripurna juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS serta penyampaian pidato pengantar KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Edi menjelaskan, salah satu poin penting dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah adalah penyesuaian tarif terhadap pemanfaatan aset milik pemerintah daerah agar memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal.
"Penekanannya adalah penyesuaian tarif untuk aset-aset kita, seperti lapangan olahraga. Ada penyesuaian," ujar Edi.
Menurutnya, berbagai aset daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola secara profesional dan produktif. Sejumlah aset yang selama ini dimanfaatkan pihak ketiga melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB) juga akan memasuki masa perpanjangan sehingga berpotensi memberikan tambahan pemasukan bagi kas daerah.
"Beberapa aset yang di-HGB-kan sudah berakhir dan akan diperpanjang. Ini tentu menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah," katanya.
Edi menegaskan bahwa sebagai kota dengan wilayah yang relatif terbatas, Pontianak harus mampu memaksimalkan seluruh aset yang dimiliki, baik untuk mendukung pelayanan publik maupun meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, berbagai aset seperti pasar, kawasan pertokoan (ruko), fasilitas olahraga, hingga aset yang dimanfaatkan sektor perhotelan memiliki nilai ekonomi yang dapat terus dikembangkan.
Salah satu aset yang saat ini sedang diproses adalah perpanjangan pemanfaatan lahan yang sebelumnya digunakan Hotel Santika. Pemerintah Kota Pontianak telah menerima permohonan perpanjangan dari pihak ketiga dan berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan.
"Pihak ketiga sudah mengajukan permohonan perpanjangan dan akan difungsikan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dieksekusi karena masa berakhirnya pada tahun 2027," jelasnya.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengakui bahwa pemanfaatan gedung parkir milik pemerintah daerah masih belum optimal. Oleh sebab itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan investor atau pihak ketiga yang memiliki konsep bisnis yang layak dan mampu meningkatkan produktivitas aset tersebut.
"Kalau ada pihak ketiga yang ingin mengelola dan secara bisnis dinilai layak, tentu akan kita kerja samakan," tambah Edi.
Melalui optimalisasi aset daerah, Pemerintah Kota Pontianak berharap mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan, memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Optimalisasi aset juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga setiap aset milik daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kota Pontianak.
Fredy Legito
0 Komentar