MANDAILING NATAL – Dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Singengu Julu dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan publik. Desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terus menguat setelah Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
Berdasarkan hasil ekspose Tim Terpadu Pemprov Sumut yang telah dipublikasikan melalui berbagai media, dua inisial yang disebut, yakni GD dan PW, diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI yang selama ini dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara masif.
Temuan tersebut memicu gelombang desakan dari berbagai kalangan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang diduga terlibat.
Tuntutan tersebut bahkan diarahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo agar segera memberikan instruksi kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto serta Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy untuk menindaklanjuti hasil temuan Tim Terpadu dengan proses hukum yang tegas.
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K), Pajarur Rohman Nasution, menilai hasil temuan Tim Terpadu sudah seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana pertambangan ilegal hingga ke aktor-aktor utama di balik aktivitas tersebut.
"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo harus segera menindaklanjuti hasil temuan dan rilis resmi Tim Terpadu Pemprov Sumut dengan menyeret oknum Kades GD dan PW ke ranah hukum atas dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan. Publik telah jenuh menunggu komitmen dan keseriusan aparat. Segera tangkap GD dan PW demi keadilan dan penegakan supremasi hukum," tegas Pajarur Rohman Nasution kepada wartawan di Panyabungan, Minggu (6/7/2026).
Menurutnya, hasil ekspose resmi Tim Terpadu yang disertai dokumentasi berupa foto maupun video saat penertiban di lapangan menjadi fakta penting yang patut ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Pajarur juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pemprov Sumut. Menurutnya, langkah tersebut dinilai belum memberikan efek jera karena hanya berujung pada pemberian surat teguran.
"Seharusnya apabila memang telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang kuat, para pihak yang diduga terlibat langsung diamankan untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai penertiban hanya menjadi formalitas tanpa ada tindak lanjut yang jelas," ujarnya.
Ia menilai kasus PETI di Kotanopan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Pajarur juga berharap Polri mampu menghilangkan stigma yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang dianggap kebal terhadap proses hukum.
"Kami mendesak Kapolri segera menginstruksikan Kapolda Sumut dan Kapolres Mandailing Natal agar membongkar seluruh jaringan mafia tambang ilegal, termasuk aktor intelektual yang diduga berada di balik aktivitas tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan sampai ke akar-akarnya," katanya.
Menurutnya, penanganan perkara PETI Kotanopan bukan hanya menyangkut persoalan pertambangan ilegal semata, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat akan menjadi bukti bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil, transparan, serta bebas dari intervensi kepentingan apa pun.
Selain meminta pengusutan terhadap kasus di Kotanopan, Pajarur juga mendorong aparat memperluas penyelidikan terhadap dugaan aktivitas PETI di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Mandailing Natal.
Menurutnya, dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya terjadi di Kecamatan Kotanopan, tetapi juga disebut-sebut terdapat di wilayah Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Natal, Asak Jarum yang berbatasan dengan Tapanuli Selatan, serta sejumlah lokasi lainnya.
Pihaknya menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut dan berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Polres Mandailing Natal guna meminta transparansi proses penegakan hukum.
Sebelumnya, sejumlah aktivis lingkungan juga telah menyuarakan desakan serupa. Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandi Nasution, bersama Ketua Presidium Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai, meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI.
"Kapolri harus segera turun tangan. Kabupaten Mandailing Natal sudah berada dalam kondisi darurat aktivitas tambang ilegal. Dugaan keterlibatan para pelaku harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas mereka.
Kasus PETI Kotanopan kini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat yang berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah demi menjaga kelestarian lingkungan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
(Magrifatulloh)
0 Komentar