Notaris yang Ingin Pindah ke Jakarta Wajib Bayar PNBP hingga Rp500 Juta Mulai 1 Agustus 2026

JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan tarif baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi notaris yang mengajukan perpindahan wilayah jabatan. Berdasarkan ketentuan terbaru, notaris yang ingin berpindah tugas ke Jakarta akan dikenai tarif hingga Rp500 juta, yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Agustus 2026.

Tarif Berbeda Berdasarkan Wilayah Tujuan

Dalam lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tarif perpindahan wilayah jabatan notaris berdasarkan kategori daerah tujuan.

Tarif tertinggi sebesar Rp500 juta dikenakan kepada notaris yang mengajukan perpindahan ke Jakarta. Besaran yang sama juga berlaku bagi notaris yang berpindah dari kategori daerah C ke kategori daerah A dengan tujuan akhir Jakarta.

Sementara itu, ketentuan tarif lainnya meliputi:

• Perpindahan ke daerah kategori A selain Jakarta dikenakan tarif Rp100 juta.
• Perpindahan dari kategori daerah C ke kategori A selain Jakarta dikenakan tarif Rp150 juta.
• Perpindahan ke kategori daerah B dikenakan PNBP sebesar Rp50 juta.
• Perpindahan ke kategori daerah C dikenakan tarif Rp25 juta per orang.

Pengangkatan Notaris Baru Juga Naik

Selain mengatur tarif perpindahan wilayah jabatan, pemerintah juga menaikkan biaya pengangkatan notaris baru.

Dalam aturan terbaru, tarif PNBP pengangkatan notaris ditetapkan sebesar Rp5 juta per orang. Nilai tersebut meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 45 Tahun 2024, yang menetapkan tarif sebesar Rp1,5 juta.

Perpanjangan Jabatan hingga Usia 70 Tahun

Pemerintah juga menetapkan tarif baru bagi notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan setelah berusia 67 tahun hingga maksimal 70 tahun.

Perpanjangan tersebut dikenakan PNBP sebesar Rp40 juta per orang setiap tahun.

Beberapa Layanan Tetap

Meski terdapat penyesuaian tarif pada sejumlah layanan, beberapa jenis pelayanan lainnya tidak mengalami perubahan.

Di antaranya:

• Permohonan akses untuk pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan tetap dikenakan biaya Rp200 ribu per permohonan.
• Penggantian Surat Keputusan (SK) Menteri akibat hilang atau rusak, baik terkait pengangkatan, perpindahan wilayah, perpanjangan masa jabatan, maupun pemberhentian, tetap dikenakan biaya Rp1 juta per orang.

Seluruh PNBP Disetor ke Kas Negara

Dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 ditegaskan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang dipungut oleh Kementerian Hukum wajib disetorkan ke kas negara.

"Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum wajib disetor ke kas negara," sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata administrasi jabatan notaris sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme PNBP. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mendorong tata kelola profesi notaris yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kontribusi sektor layanan hukum terhadap penerimaan negara.

Thifal Nw/ Fredy Legito