Nomor Registrasi Kecamatan Kumpai Raya Belum Terbit, Tim Pemekaran Desak Kemendagri dan Pemkab Kubu Raya Percepat Realisasi Perda Nomor 1 Tahun 2023

KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – 14 Juli 2026 – Tim Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya kembali menyoroti belum terealisasinya operasional Kecamatan Kumpai Raya, meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Kumpai Raya telah ditetapkan dan diundangkan sejak tahun 2023.

Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam audiensi Tim Pemekaran bersama Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Johan Saimima, pada Senin (13/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Tim Pemekaran mempertanyakan belum diterbitkannya nomor registrasi kecamatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selama ini disebut menjadi kendala utama belum dapat dioperasionalkannya kecamatan baru tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Johan Saimima, menjelaskan bahwa dari sisi regulasi daerah, proses pembentukan Kecamatan Kumpai Raya telah selesai dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2023. Menurutnya, tahapan yang tersisa adalah penyelesaian administrasi di tingkat pemerintah pusat berupa penerbitan nomor registrasi oleh Kemendagri.

"Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya sudah selesai dibuktikan dengan keluarnya Perda Nomor 1 Tahun 2023. Saat ini tinggal menjalankan mekanisme sesuai ketentuan. Kendala yang masih dihadapi adalah nomor registrasi dari Kemendagri yang hingga kini belum diterbitkan, padahal administrasi daerah telah dinyatakan lengkap," ujar Johan.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri melalui staf khusus Menteri Dalam Negeri, diperoleh informasi bahwa surat disposisi permohonan registrasi yang sebelumnya diajukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya disebut tidak ditemukan sehingga proses registrasi belum dapat dipastikan kapan akan diselesaikan.

Menurut Johan, DPRD Kabupaten Kubu Raya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Kemendagri agar proses administrasi tersebut segera memperoleh kepastian.

"Sebagai lembaga DPRD, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Kemendagri. Target kami, nomor registrasi tersebut dapat terbit pada tahun 2026," katanya.

Sementara itu, Humas Tim Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya, Mustain, menilai alasan belum diterbitkannya nomor registrasi patut menjadi perhatian bersama. Menurutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2023 telah melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan, termasuk proses konsultasi dengan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa Perda tersebut juga telah memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Mustain, keterlambatan penerbitan nomor registrasi berdampak langsung terhadap belum terlaksananya sejumlah ketentuan dalam Perda, khususnya mengenai penyerahan personel, aset, dokumen pemerintahan, pengisian aparatur kecamatan, hingga pengalokasian anggaran operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Perda Nomor 1 Tahun 2023.

"Apabila benar kendalanya hanya karena nomor registrasi belum diterbitkan, maka kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. Kami berharap Kemendagri segera menerbitkan nomor registrasi sehingga perda dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujar Mustain.

Ia juga mempertanyakan informasi mengenai tidak ditemukannya surat disposisi permohonan registrasi sebagaimana disampaikan dalam hasil koordinasi tersebut. Menurut Tim Pemekaran, informasi tersebut perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Tim Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya menyatakan akan menyampaikan pengaduan resmi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat.

Pengaduan tersebut dimaksudkan agar Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya maladministrasi, khususnya terkait dugaan penundaan berlarut (undue delay) maupun dugaan belum optimalnya pelayanan administrasi dalam proses penerbitan nomor registrasi Kecamatan Kumpai Raya.

Selain itu, Tim Pemekaran juga berharap Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mulai mempersiapkan langkah-langkah transisi, termasuk pembentukan tim pelaksana, penyiapan perangkat kecamatan, pengelolaan aset, serta penyusunan kebutuhan anggaran sehingga apabila nomor registrasi telah diterbitkan, operasional Kecamatan Kumpai Raya dapat segera berjalan tanpa mengalami hambatan baru.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian Dalam Negeri mengenai perkembangan penerbitan nomor registrasi Kecamatan Kumpai Raya maupun penjelasan terkait informasi yang disampaikan dalam hasil koordinasi tersebut. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.