Musda V Demokrat Kalbar Mengerucut, Ermin Elviani Berpeluang Kembali Pimpin DPD

PONTIANAK – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Barat memasuki tahapan penentuan kepemimpinan baru. Bursa calon Ketua DPD Demokrat Kalbar kini mengerucut setelah Herzaky Mahendra Putra memutuskan tidak melanjutkan pencalonannya.

Sebelumnya, panitia Steering Committee (SC) Musda V DPD Partai Demokrat Kalbar telah membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD pada 3–9 Juli 2026. Proses pendaftaran dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Ketua Steering Committee (SC) Musda V DPD Partai Demokrat Kalbar, Andi Aswad, menjelaskan bahwa setiap bakal calon wajib memenuhi persyaratan organisasi, di antaranya berstatus Warga Negara Indonesia, memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat, serta memperoleh dukungan minimal 20 persen dari total pemilik hak suara.

"Pemilik suara terdiri dari 14 DPC kabupaten/kota, gabungan organisasi sayap yang dihitung satu suara, ditambah DPD dan DPP. Dengan demikian, sedikitnya seorang calon harus memperoleh dukungan dari empat pemilik suara untuk dapat maju sebagai calon Ketua DPD," jelas Andi Aswad.

Hingga batas akhir pendaftaran, hanya dua kandidat yang mengembalikan dokumen pencalonan, yakni Ermin Elviani dan Suryadman Gidot.

"Hingga batas akhir, hanya dua orang yang mengembalikan dokumen pendaftaran, yaitu Gidot dan Evi," ujar Andi Aswad.

Sebagai petahana, Ermin Elviani disebut telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan, termasuk dukungan dari pemilik hak suara sebagaimana diatur dalam mekanisme partai. Sementara itu, Suryadman Gidot tetap menyerahkan berkas pencalonan meskipun disebut belum melampirkan dukungan pemilik suara. Kendati demikian, panitia tetap menerima dokumen tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.

Seluruh dokumen kedua kandidat kemudian diserahkan kepada Tim DPP BPOKK Partai Demokrat untuk dilakukan verifikasi pada 16 Juli 2026 di Hotel Mercure Pontianak.

Andi menegaskan panitia berkomitmen melaksanakan seluruh tahapan Musda secara profesional, transparan, dan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Hasil verifikasi DPP BPOKK akan menjadi dasar penetapan tahapan Musda berikutnya.

Sementara itu, keputusan Herzaky Mahendra Putra untuk tidak melanjutkan pencalonan disebut berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat ini Herzaky menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, amanah tersebut mengharuskannya fokus mengawal berbagai program strategis nasional yang juga berdampak bagi pembangunan Kalimantan Barat.

"Tugas ini harus saya jalankan sebaik-baiknya untuk membantu beliau di Kemenko Infrastruktur," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa memperjuangkan kepentingan Kalimantan Barat tidak selalu harus dilakukan dari daerah, melainkan juga melalui posisi strategis di tingkat nasional.

"Di pusat, kita punya akses langsung untuk mengawal program-program nasional agar masuk ke Kalbar. Perjuangan untuk masyarakat justru bisa lebih optimal," katanya.

Meski tidak maju dalam Musda, Herzaky tetap menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader Demokrat Kalimantan Barat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepadanya.

Pada pembukaan Musda V Demokrat Kalbar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Musda merupakan mekanisme demokrasi lima tahunan setelah Kongres Partai Demokrat.

Ia menjelaskan bahwa hasil Musda tidak secara otomatis menetapkan ketua terpilih. Nama calon yang dihasilkan dalam Musda akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk diputuskan oleh Ketua Umum sesuai ketentuan AD/ART Partai Demokrat.

"Proses demokrasi kami terbuka. Kalau hanya satu nama yang diusulkan biasanya akan ditetapkan, tetapi kalau ada lebih dari satu calon maka Ketua Umum memiliki kewenangan untuk memilih yang terbaik sesuai AD/ART," tegas Herman Khaeron.

Menurutnya, Musda V juga menjadi momentum konsolidasi untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Kalimantan Barat sebagaimana pernah diraih pada Pemilu 2009.

"Musda ini bukan hanya memenuhi kewajiban organisasi, tetapi menjadi langkah awal membangun kembali kekuatan partai agar Demokrat kembali memenangkan suara, kursi legislatif, serta meningkatkan kontribusi kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ermin Elviani menyatakan seluruh proses penetapan Ketua DPD masih menunggu keputusan Ketua Umum Partai Demokrat.

"Prosesnya masih berjalan, jadi kita menunggu keputusan Ketua Umum," ujarnya.

Meski demikian, Ermin menegaskan kepengurusan mendatang akan memfokuskan konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput dengan target mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Kalimantan Barat.

Ia juga menargetkan Partai Demokrat kembali memperoleh keterwakilan di DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalbar I dan Kalbar II pada Pemilu 2029.

"Harapan kami Demokrat kembali berjaya di Kalimantan Barat. Dengan soliditas yang semakin kuat, target kami bisa kembali meraih kursi DPR RI dari Kalbar I maupun Kalbar II," pungkasnya.

Fredy Legito