JAKARTA – Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi salah satu peristiwa hukum paling menyita perhatian publik sepanjang tahun 2026. Namun, di tengah besarnya ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum, muncul pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban pasti: di mana keberadaan Febrie Adriansyah dan sejauh mana proses hukum terhadapnya benar-benar berjalan?
Publik menilai, penetapan status tersangka seharusnya diikuti dengan langkah penegakan hukum yang jelas, terukur, dan terbuka. Ketidakjelasan mengenai keberadaan mantan pejabat tinggi Korps Adhyaksa tersebut justru memunculkan berbagai spekulasi yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus sekaligus Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, membenarkan bahwa Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.
"Informasinya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum dilakukan penahanan," ujar Rudi Margono kepada awak media.
Rudi juga mengaku belum memperoleh informasi mengenai lokasi keberadaan Febrie maupun adanya pengamanan khusus terhadap mantan Jampidsus tersebut.
Di sisi administratif, Kejaksaan Agung masih menunggu Keputusan Presiden terkait pengunduran diri Febrie dari jabatannya, sekaligus melakukan kajian mengenai statusnya sebagai aparatur sipil negara.
Ujian Besar Integritas Penegakan Hukum
Kasus yang menjerat mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini dipandang sebagai ujian penting bagi integritas penegakan hukum nasional. Publik berharap perkara tersebut menjadi bukti bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang.
Perhatian masyarakat semakin besar setelah penanganan perkara dialihkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kepada Kejaksaan Agung berdasarkan kesepakatan kedua institusi.
Pengalihan tersebut memunculkan beragam respons. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk sinergi antarpenegak hukum, sementara sebagian lainnya menilai proses tersebut harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Rudi Margono menegaskan bahwa Kejaksaan akan mempelajari seluruh berkas perkara, alat bukti, serta barang bukti sebelum melanjutkan proses penyidikan.
Ia memastikan seluruh tahapan akan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Publik Menunggu Pembuktian, Bukan Sekadar Pernyataan
Di tengah berbagai pernyataan resmi yang disampaikan aparat penegak hukum, masyarakat kini menunggu langkah nyata.
Publik menilai, perkara sebesar ini tidak cukup dijawab dengan komitmen normatif semata, melainkan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, akuntabel, serta dapat diakses informasinya secara proporsional.
Komisi III DPR RI bahkan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi perkembangan perkara tersebut, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan melakukan supervisi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Langkah itu diharapkan mampu memastikan proses hukum berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Sorotan Merembet ke Daerah, Kasus-Kasus Lama Kembali Dipertanyakan
Perhatian publik terhadap perkara yang melibatkan mantan Jampidsus juga memunculkan kembali pertanyaan mengenai sejumlah perkara dugaan korupsi di berbagai daerah yang hingga kini belum diketahui perkembangan penanganannya secara terbuka, termasuk di Kalimantan Barat.
Sejumlah perkara yang kembali menjadi pembicaraan masyarakat antara lain dugaan korupsi BBM non-subsidi di Distrik Navigasi Pontianak, dugaan penyimpangan dana hibah Masjid Mujahidin, dugaan persoalan tata kelola pertambangan bauksit dan emas, hingga dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang.
Berbagai perkara tersebut dinilai perlu memperoleh kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa penanganannya berhenti di tengah jalan atau menghilang dari perhatian publik.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Erdi Abidin, menilai setiap perkara yang telah memasuki proses penegakan hukum harus diselesaikan secara tuntas.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah suatu perkara dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana atau justru dilanjutkan hingga memperoleh putusan pengadilan.
Ia menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Momentum Memulihkan Kepercayaan Publik
Kasus yang menyeret mantan Jampidsus dinilai bukan sekadar perkara pidana biasa, melainkan momentum bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas kelembagaan.
Publik berharap tidak ada lagi perkara-perkara besar yang berhenti tanpa penjelasan atau tenggelam seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, setiap dugaan tindak pidana korupsi yang telah menjadi perhatian masyarakat harus ditangani secara konsisten, transparan, profesional, dan tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui keberanian menuntaskan setiap perkara secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini ditulis, proses penyidikan masih berlangsung. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak-hak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Status hukum seseorang hanya memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar