Minyak Goreng dan Ikan Tongkol Jadi Pemicu Inflasi Kalbar, BPS Soroti Lonjakan Harga Pangan dan Tingginya Biaya Distribusi
PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa minyak goreng dan ikan tongkol menjadi dua komoditas yang paling sering memicu inflasi selama periode Januari hingga Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS, kedua komoditas tersebut masing-masing mengalami kenaikan harga sebanyak empat kali dalam kurun enam bulan pertama tahun 2026.
"Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali selama Januari hingga Juni 2026," ujar Kepala BPS Kalimantan Barat, Saichudin, Kamis (23/7/2026).
Selain minyak goreng dan ikan tongkol, BPS juga mencatat ikan kembung dan ikan baung sebagai komoditas yang paling dominan menyumbang inflasi. Kedua jenis ikan tersebut mengalami kenaikan harga hingga lima kali dalam periode yang sama, menandakan tingginya fluktuasi harga pada kelompok bahan pangan, khususnya hasil perikanan.
Tidak hanya itu, tekanan inflasi juga masih membayangi sejumlah komoditas pangan strategis lainnya seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi. Komoditas-komoditas tersebut dinilai masih rentan mengalami perubahan harga akibat berbagai faktor, mulai dari pasokan, distribusi, hingga kondisi musim.
Khusus untuk komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga secara berturut-turut selama empat bulan terakhir. Kondisi tersebut mulai terlihat pula di beberapa kabupaten dan kota lainnya seiring bergesernya musim panen yang memengaruhi pasokan di tingkat pasar.
Menurut Saichudin, situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan lebih awal guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Selain memantau perkembangan inflasi, BPS juga memaparkan hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 yang menunjukkan masih tingginya margin perdagangan dan biaya distribusi pada sejumlah komoditas pangan.
Data BPS mencatat margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen, bawang putih sebesar 47,98 persen, sedangkan daging sapi mencapai 21,82 persen. Tingginya margin tersebut dinilai turut memengaruhi harga yang dibayar konsumen di tingkat akhir.
"Intervensi pemerintah daerah untuk memperpendek rantai distribusi dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam menekan harga di tingkat konsumen," jelas Saichudin.
BPS menilai efisiensi jalur distribusi, peningkatan kelancaran transportasi logistik, serta penguatan koordinasi antarwilayah menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama terhadap komoditas yang selama ini sering mengalami gejolak harga.
Pada kesempatan yang sama, Saichudin juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Hingga saat ini, proses pendataan telah mencapai 50,26 persen dan terus berlangsung di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan. Sensus Ekonomi bertujuan menghimpun data sosial dan ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi nasional maupun daerah, serta pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
BPS berharap seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Fredy Legito
0 Komentar