Menteri P2MI Sebut Mayoritas WNI Lepas Kewarganegaraan karena Menikah, Warganet Pertanyakan: Benarkah Hanya Itu Alasannya?

SUKABUMI – Pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengenai alasan mayoritas warga negara Indonesia (WNI) melepas kewarganegaraannya menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Menurutnya, sebagian besar WNI yang berpindah kewarganegaraan melakukannya karena menikah dengan warga negara asing (WNA), bukan karena kesulitan memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin usai menghadiri peresmian Pasim International Job Fair di Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026). Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Kementerian Imigrasi, faktor pernikahan menjadi alasan yang paling dominan dalam proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

"Yang banyak sekarang itu pindah warga negara oleh karena nikah. Sebenarnya, isunya di-blow up ke lain, padahal dari data yang saya tanya dari Kementerian Imigrasi, yang mau lepas warga negara itu justru oleh karena nikah," ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga menepis anggapan bahwa banyak WNI mengganti kewarganegaraan karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Menurutnya, proses pelepasan kewarganegaraan memiliki mekanisme hukum yang ketat dan tidak dapat dilakukan secara mudah ataupun instan.

Ia menegaskan bahwa setiap permohonan perpindahan kewarganegaraan harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa alasan ekonomi menjadi penyebab utama hanya berdasarkan narasi yang berkembang di media sosial.

Pernyataan Menteri Tuai Beragam Respons

Meski demikian, pernyataan tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, terutama di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah faktor pernikahan memang menjadi alasan dominan, mengingat belakangan banyak unggahan WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri menceritakan pengalaman mereka mencari peluang hidup yang dinilai lebih baik.

Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan oleh unggahan WNI yang bekerja di berbagai negara dengan menyertakan tagar maupun tulisan "Lapor Pak" yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui unggahan tersebut, sebagian pengguna membagikan pengalaman bekerja di luar negeri, kondisi kesejahteraan yang mereka rasakan, hingga pandangan mengenai kesempatan kerja di Indonesia.

Fenomena tersebut kemudian dikaitkan oleh sebagian warganet dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sempat menyampaikan bahwa pihak yang merasa "Indonesia gelap" dipersilakan mencari peluang di luar negeri.

Sebagian masyarakat menilai banyak WNI memilih menetap di luar negeri karena alasan ekonomi, kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan, maupun jenjang karier yang dianggap lebih menjanjikan.

Pengalaman Pribadi Tidak Mewakili Data Nasional

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa pengalaman yang dibagikan individu di media sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan alasan mayoritas WNI melepas kewarganegaraannya.

Unggahan di media sosial hanya menggambarkan pengalaman pribadi masing-masing pengguna dan belum tentu mencerminkan kondisi secara nasional. Karena itu, perdebatan mengenai motif perpindahan kewarganegaraan perlu merujuk pada data resmi yang dimiliki pemerintah.

Hingga saat ini, pemerintah tetap menyatakan bahwa berdasarkan data yang tersedia, faktor pernikahan dengan warga negara asing masih menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

Sementara itu, diskusi di ruang publik menunjukkan bahwa persoalan perpindahan kewarganegaraan memiliki banyak faktor yang dapat berbeda pada setiap individu, mulai dari pernikahan, pendidikan, pekerjaan, karier profesional, hingga pertimbangan keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan data yang komprehensif dan transparan agar pembahasan mengenai fenomena tersebut dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta.

Fredy Legito