Media Online Kecil Tetap Wajib Taat Pajak, tetapi Tidak Selalu Harus Membayar Pajak: Pahami Kewajiban dan Hak Badan Usaha Pers

JAKARTA – Masih banyak pengelola media online skala kecil yang beranggapan bahwa mendirikan perusahaan pers berbadan hukum otomatis membuat mereka wajib membayar pajak dalam jumlah tertentu. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Pada prinsipnya, setiap perusahaan media, termasuk media online yang beroperasi di bawah badan hukum Perseroan Terbatas (PT), memang memiliki kewajiban perpajakan. Namun, kewajiban tersebut tidak selalu berarti harus membayar pajak setiap saat. Besarnya kewajiban perpajakan sangat bergantung pada kondisi usaha, tingkat pendapatan, keuntungan yang diperoleh, serta aktivitas operasional perusahaan.

Bagi media online yang masih dalam tahap pengembangan dan belum memperoleh keuntungan, ketentuan perpajakan umumnya lebih sederhana dibanding perusahaan media yang telah memiliki omzet besar dan banyak karyawan.

Kewajiban Administrasi Tetap Berlaku

Perusahaan pers berbadan hukum PT pada dasarnya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan serta menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila perusahaan masih mengalami kerugian atau belum memperoleh laba, umumnya tidak terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan. Meski demikian, kewajiban administrasi perpajakan, termasuk pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, tetap harus dipenuhi.

Artinya, tidak adanya keuntungan bukan berarti perusahaan terbebas dari seluruh kewajiban perpajakan, melainkan hanya dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar.

Belum Ada Karyawan Bergaji, Tidak Ada Pemotongan PPh Pasal 21

Banyak media online kecil masih dikelola secara mandiri oleh pendiri, pengurus, maupun relawan tanpa menggaji karyawan tetap.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan umumnya belum memiliki kewajiban memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena tidak terdapat pembayaran gaji kepada pegawai.

Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 baru muncul apabila perusahaan mulai memberikan gaji, honorarium, atau bentuk imbalan lainnya kepada karyawan maupun tenaga kerja yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Pendapatan dari Iklan dan Kerja Sama Menjadi Dasar Perhitungan Pajak

Apabila perusahaan media mulai memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti:

• Iklan,
• Advertorial,
• Kerja sama publikasi,
• Jasa media,
• Sponsorship,
• maupun sumber pendapatan lainnya,

maka penghasilan tersebut dapat menimbulkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya pajak akan dihitung berdasarkan kondisi keuangan perusahaan, termasuk laba yang diperoleh dan ketentuan perpajakan yang mengatur badan usaha.

Wartawan Sukarelawan Tidak Menimbulkan Kewajiban PPh Pasal 21

Dalam praktiknya, banyak perusahaan media online kecil melibatkan wartawan yang bekerja secara sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan jurnalistik.

Status wartawan tersebut perlu dibedakan dari wartawan yang menerima penghasilan.

Apabila wartawan tidak menerima gaji, honorarium, uang transportasi, insentif, maupun bentuk pembayaran lainnya, maka perusahaan pada umumnya tidak memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 21 karena tidak terdapat objek penghasilan yang dibayarkan.

Namun apabila perusahaan mulai memberikan honor per berita, insentif liputan, uang transportasi, atau pembayaran lain kepada wartawan, maka pembayaran tersebut dapat menimbulkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan PPh Pasal 21 atas imbalan jasa.

Badan Usaha Tetap Memiliki Kewajiban Perpajakan

Terlepas dari ada atau tidaknya pegawai maupun wartawan bergaji, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi usahanya.

Oleh karena itu, pengurus perusahaan pers diharapkan memahami bahwa kepatuhan administrasi perpajakan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik sekaligus bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Edukasi Perpajakan Penting bagi Media Kecil

Pemahaman mengenai perpajakan dinilai penting agar perusahaan media, khususnya media online skala kecil yang masih berkembang, tidak memiliki persepsi keliru mengenai kewajiban perpajakan.

Media yang masih dikelola secara mandiri, belum memperoleh keuntungan, belum menggaji karyawan, dan hanya melibatkan wartawan sukarelawan pada umumnya memiliki beban perpajakan yang lebih sederhana dibanding perusahaan media besar.

Meski demikian, apabila usaha terus berkembang, memperoleh laba, memiliki pegawai tetap, serta menghasilkan pendapatan dari berbagai kegiatan usaha, maka kewajiban perpajakan akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dengan memahami aturan tersebut, perusahaan pers dapat menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional, tertib administrasi, dan tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan tanpa menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak maupun kewajiban sebagai badan usaha.

Catatan: Informasi ini bersifat umum. Penerapan kewajiban perpajakan dapat berbeda sesuai kondisi masing-masing perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku.