MBG Masih Gonjang-Ganjing, Prabowo Justru Fokus Percepat Koperasi Merah Putih: Sinyal Prioritas Baru Pemerintah?

JAKARTA – Di tengah masih bergulirnya berbagai polemik seputar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto justru mengarahkan perhatian jajaran Kabinet Merah Putih pada percepatan pembangunan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih yang berlangsung sekitar 3,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri kabinet.

Sorotan terhadap rapat tersebut muncul karena berlangsung di saat Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi perhatian publik. Berbagai isu, mulai dari mekanisme penyaluran, efektivitas pelaksanaan, hingga besarnya anggaran program, masih menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat. Namun dalam rapat tersebut, Presiden justru memberikan penekanan kuat pada percepatan penguatan jaringan koperasi sebagai salah satu program strategis pemerintah.

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga agar memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan Koperasi Merah Putih.

"Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga," ujar Zulhas.

Tidak hanya kementerian, Presiden juga meminta dukungan dari TNI dan Polri untuk ikut membantu memperkuat pelaksanaan program tersebut.

Menurut Zulhas, koperasi-koperasi tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dari infrastruktur pemerintah sekaligus berfungsi sebagai off taker berbagai program strategis nasional.

"Juga didukung oleh TNI dan Polri, diminta untuk membantu mendukung penuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah, dan sebagai off taker," lanjutnya.

Dalam skema yang sedang disiapkan pemerintah, Koperasi Merah Putih tidak hanya akan berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai barang dan program pemerintah.

Pemerintah merencanakan agar berbagai barang bersubsidi, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat dapat disalurkan melalui koperasi sehingga distribusinya dinilai lebih terintegrasi, terpantau, dan tepat sasaran.

"Seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," kata Zulhas.

Selain membahas penguatan koperasi, rapat juga membahas kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dijadwalkan jatuh tempo pada September mendatang.

Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi administrasi dapat diselesaikan pada Agustus sehingga kewajiban pembayaran tersebut dapat dipenuhi sesuai jadwal.

"Kami juga bekerja keras agar Agustus ini semua persyaratan sudah selesai, sehingga sebelum September dana angsuran pertama Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih bisa dibayar ke Himbara," ujar Zulhas.

Di akhir keterangannya, Zulhas menegaskan Presiden menginginkan seluruh persiapan kelembagaan maupun operasional Koperasi Merah Putih segera dituntaskan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat.

"Persiapan agar ini bisa berjalan dengan baik, sukses, sehingga kita harapkan setelah Oktober semua mengenai Kopdes jelas, terang, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia," tegasnya.

Langkah pemerintah yang memberi perhatian besar terhadap Koperasi Merah Putih di tengah masih berlangsungnya dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memunculkan berbagai pandangan di ruang publik. Sebagian menilai kedua program tersebut saling melengkapi dalam membangun ketahanan pangan dan ekonomi desa, sementara sebagian lainnya berharap pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap penyempurnaan pelaksanaan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Ke depan, efektivitas kedua program tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian, kesiapan kelembagaan di daerah, serta pengawasan yang mampu memastikan setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.