ASAHAN – Masyarakat di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menyatakan penolakan terhadap aktivitas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang diduga masih terjadi di wilayah mereka. Penolakan tersebut ditunjukkan dengan pemasangan sejumlah spanduk di beberapa desa yang selama ini disebut kerap dijadikan akses keluar masuk aktivitas PMI nonprosedural.
Hingga Minggu, 5 Juli 2026, spanduk penolakan telah terpasang di sejumlah wilayah, di antaranya:
- Desa Air Joman Baru;
- Desa Air Joman;
- Kelurahan Karang Anyar;
- Desa Silo Baru;
- Desa Pematang Sei Baru;
- Desa Bagan Asahan; dan
- Desa Asahan Mati.
Masyarakat menilai aktivitas PMI ilegal tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik daerah serta menimbulkan berbagai dampak sosial dan kemanusiaan.
Salah seorang warga Desa Air Joman Baru mengatakan bahwa aktivitas tersebut dinilai dapat merusak citra masyarakat setempat karena merupakan kegiatan yang tidak didukung oleh pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut keselamatan para calon pekerja migran yang berangkat melalui jalur tidak resmi.
"Selain merupakan kegiatan ilegal, risiko yang dihadapi para calon PMI juga sangat besar. Sarana transportasi maupun akomodasi yang digunakan jauh dari kata layak dan dinilai tidak memperhatikan faktor keselamatan jiwa para calon pekerja," ujarnya.
Ia berharap masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri memilih jalur resmi sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kalau ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia, sebaiknya mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan cara itu, para pekerja mendapatkan perlindungan negara sehingga keselamatan dan hak-haknya lebih terjamin," katanya.
Sementara itu, salah seorang Kepala Dusun di Desa Air Joman Baru mengungkapkan bahwa berdasarkan keluhan yang disampaikan masyarakat, rumitnya proses pengurusan dokumen atau perizinan untuk menjadi PMI secara resmi diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat memilih jalur ilegal.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak agar proses penempatan pekerja migran melalui jalur resmi dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan terhadap praktik penempatan PMI ilegal sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi demi menjamin keselamatan, perlindungan hukum, serta kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.
(Rizky/ Hamzah)
0 Komentar