Mangkir Lagi Terancam Dijemput Paksa, Kejagung Tegaskan Penegakan Hukum Berlaku untuk Semua dalam Kasus Febrie Adriansyah
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, disebut berpotensi dijemput secara paksa apabila kembali tidak memenuhi panggilan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono, yang menegaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai ketentuan hukum apabila seorang saksi yang telah dipanggil secara patut kembali mangkir tanpa alasan yang sah.
Menurut Rudi, Febrie Adriansyah sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026), namun tidak hadir dengan alasan sakit. Penyidik kemudian melayangkan panggilan kedua untuk pemeriksaan pada Jumat (24/7/2026).
"Apabila kembali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, penyidik dapat melakukan upaya menghadirkan secara paksa sesuai mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," tegas Rudi.
Status Masih Sebagai Saksi
Rudi juga menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Febrie Adriansyah masih sebagai saksi, bukan tersangka.
Hal itu karena penyidik menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status hukum dalam perkara baru.
Dengan demikian, pemeriksaan yang dijadwalkan merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman perkara.
Sejumlah Saksi Ikut Dipanggil
Dalam rangkaian penyidikan dugaan TPPU tersebut, Tim 9 Kejaksaan Agung juga memanggil sejumlah pihak lainnya, yakni:
- Don Ritto (DR),
- NH,
- TS, dan
- Seorang ahli tindak pidana pencucian uang.
Dari empat saksi yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu lalu, Febrie tidak hadir dengan alasan kesehatan, sedangkan saksi berinisial NH juga tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan pemberitahuan kepada penyidik.
Atas dasar itu, penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya pada Jumat.
Jampidsus Baru Janji Percepat Penanganan
Sementara itu, Jampidsus yang baru dilantik, Kuntadi, memastikan seluruh perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah, akan dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara akan dipercepat dengan tetap mengedepankan prinsip integritas, objektivitas, profesionalisme, dan transparansi, sesuai arahan Jaksa Agung.
Menurutnya, tidak boleh ada intervensi maupun perlakuan istimewa dalam setiap proses penegakan hukum.
Penegakan Hukum Jadi Sorotan Publik
Kasus ini kini menjadi perhatian luas masyarakat karena melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.
Publik menanti konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini disusun, Febrie Adriansyah masih berstatus sebagai saksi dan belum ada penetapan status tersangka. Proses penyidikan masih terus berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara Kejaksaan Agung menegaskan setiap langkah akan dilakukan berdasarkan prosedur hukum tanpa mengedepankan perlakuan khusus terhadap siapa pun.
0 Komentar