PANYABUNGAN – Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah organisasi kepemudaan dan aktivis menilai praktik tambang ilegal yang menggunakan alat berat masih berlangsung secara terbuka sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut.
Mereka menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan pentingnya pemberantasan praktik pertambangan ilegal yang dinilai merugikan negara, merusak lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat.
Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kabupaten Mandailing Natal, Hanafi Lubis, menyampaikan keprihatinannya terhadap aktivitas PETI yang menurutnya masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Menurut Hanafi, keberadaan alat berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa terdapat dugaan perlindungan dari oknum tertentu. Namun demikian, ia tidak menyampaikan bukti yang dapat menguatkan dugaan tersebut dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang membenarkannya.
"Kami meminta agar seluruh dugaan yang berkembang di masyarakat diusut secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Jika memang tidak ada keterlibatan oknum aparat, hal itu juga harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi," ujar Hanafi dalam keterangannya.
Dalam pernyataannya, Hanafi juga menyinggung nama dua orang berinisial PW dan GD yang menurutnya kerap disebut dalam berbagai informasi masyarakat terkait aktivitas PETI di wilayah Kotanopan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada putusan pengadilan maupun pernyataan resmi aparat penegak hukum yang menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana.
Sejumlah organisasi yang turut menyampaikan sikap antara lain PC IPNU Mandailing Natal, The Madina Green Institute (TMGI), Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK SK), Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Madina, serta Jaringan Aktivis Muda Nahdliyin Nusantara (JAM NU).
Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap dampak aktivitas PETI yang dinilai berpotensi merusak lingkungan hidup, mencemari aliran sungai, mengancam kawasan hutan, serta berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.
Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan yang mereka lakukan, aktivitas PETI disebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Kotanopan, Huta Bargot, Naga Juang, Siabu, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Natal, Sinunukan, Batahan, hingga Muara Batang Gadis.
Para aktivis menilai kondisi tersebut memerlukan langkah serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar pemberantasan tambang ilegal tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas.
Mereka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk melakukan evaluasi menyeluruh apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Menurut mereka, apabila hasil investigasi menemukan adanya anggota TNI maupun Polri yang terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, maka proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, para aktivis mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh jaringan pelaku PETI, termasuk pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, sehingga penanganan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan tetapi juga aktor intelektual apabila memang ditemukan bukti yang cukup.
Mereka menilai penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal merupakan momentum penting untuk membuktikan komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga integritas institusi penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan para aktivis, termasuk pihak kepolisian, TNI, maupun individu yang disebut dengan inisial PW dan GD, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Magrifatullah
0 Komentar