MA Tolak PK Pemkab Kapuas Hulu, Sengketa Pemberhentian Flora Darosari Berkekuatan Hukum Tetap

PONTIANAK – Sengketa pemberhentian Flora Darosari sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) memasuki babak akhir. Mahkamah Agung Republik Indonesia dikabarkan telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga rangkaian upaya hukum yang ditempuh pemerintah daerah dinyatakan telah berakhir.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kuasa hukum Flora Darosari, putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/TUN/2026 yang diputus pada 4 Mei 2026 menolak permohonan PK yang diajukan Bupati Kapuas Hulu. Dengan putusan tersebut, perkara dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Kuasa hukum Flora Darosari, Dominikus Arif, menyatakan putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pemberhentian kliennya melalui SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 358/Ekbang/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dinilai tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perjalanan Perkara Selama Empat Tahun

Perkara bermula ketika Bupati Kapuas Hulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 358/Ekbang/2023 yang memberhentikan Flora Darosari dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) untuk masa jabatan 2021–2026.

Tidak menerima keputusan tersebut, Flora mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak pada 13 Desember 2023.

PTUN Pontianak kemudian mengabulkan gugatan tersebut pada Mei 2024 dengan menyatakan keputusan pemberhentian tersebut tidak sah.

Namun, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin dan memperoleh putusan yang membatalkan kemenangan Flora.

Perkara kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Flora dan membatalkan putusan banding sehingga putusan PTUN kembali berlaku.

Tidak berhenti sampai di situ, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Namun, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan tersebut sehingga putusan kasasi tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan Putusan Menjadi Tahap Berikutnya

Dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan tersebut, kuasa hukum Flora menyatakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban melaksanakan amar putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pihak kuasa hukum, pelaksanaan putusan tersebut antara lain berkaitan dengan pencabutan keputusan pemberhentian, pemulihan hak-hak administratif sesuai amar putusan, serta kewajiban lain apabila memang diperintahkan secara tegas dalam putusan pengadilan.

Kuasa hukum juga menyampaikan bahwa hak-hak keuangan Flora selama masa sengketa menjadi bagian yang menurut mereka perlu diselesaikan sesuai isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kuasa Hukum Singgung Dugaan Persoalan Internal Perseroda

Dalam keterangannya, Dominikus Arif menyebut perkara pemberhentian tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan internal yang sebelumnya terjadi di PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda).

Ia menyatakan Flora pernah berupaya mengungkap berbagai persoalan administrasi dan tata kelola perusahaan, termasuk dugaan ketidakberesan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar yang menurutnya telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Dominikus juga mengungkapkan adanya dugaan ancaman yang diterima jajaran direksi melalui aplikasi WhatsApp setelah adanya usulan pergantian perusahaan transportir kepada Pertamina dan Bupati Kapuas Hulu pada Desember 2022. Menurutnya, berbagai dokumen terkait telah disampaikan dalam proses persidangan.

Selain itu, ia menyebut dugaan pemalsuan dokumen juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 14 Juni 2023.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan masih berada dalam ranah dugaan sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

Seruan Menghormati Putusan Pengadilan

Bruder Stephanus Paiman OFMCap dari Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak yang turut mendampingi Flora menilai perkara tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap supremasi hukum.

"Persoalan ini bukan sekadar sengketa jabatan. Ini merupakan ujian terhadap penghormatan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum harus dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan Peninjauan Kembali tersebut maupun rencana pelaksanaan amar putusan.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda), maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Fredy Legito