Ribuan Kader LPM Kalbar Gelar Aksi Damai di Polda Kalbar, Kawal Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat bersama elemen masyarakat menggelar aksi damai di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Senin (27/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengawalan terhadap laporan resmi yang telah diajukan ke Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial terhadap seorang pembina organisasi.
Panitia memperkirakan sekitar 1.000 anggota LPM dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengikuti kegiatan tersebut. Sejak awal, seluruh peserta diinstruksikan untuk menjaga ketertiban, mematuhi arahan koordinator lapangan, tidak melakukan tindakan anarkis, menghindari provokasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum.
Panglima Besar DPP LPM Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah atau yang akrab disapa Adhy Black, hadir didampingi Tim Kuasa Hukum DPP LPM yang terdiri atas Raimond Frangki Wantalangi, S.H., M.H., Mario Ginarto, S.H., M.H., C.I.M., serta Ir. Hery Syamsuri selaku Sekretaris Jenderal DPP LPM Kalbar.
Jalannya aksi dipimpin oleh Komandan Komando Inti Laskar Lapangan (KIIL) DPP LPM Kalbar, Afriansyah (Aaf) selaku Koordinator Lapangan, didampingi Panglima Muda DPD LPM Kalbar, Ishak.
Dalam keterangannya, Adhy Black menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Kami tidak datang untuk menghakimi siapa pun. Kami datang meminta negara melalui aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, independen, dan berkeadilan. Jika pihak yang dilaporkan meyakini bahwa pernyataannya tidak melanggar hukum, maka biarlah proses hukum yang menguji dan membuktikannya. Kami menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan seluruh penilaian kepada aparat penegak hukum," tegas Adhy Black.
Laporan Resmi Diterima Polda Kalbar
Laporan yang diajukan DPP LPM diterima oleh Ipda Edy Krispono, S.M., S.H., M.H., dari Subdirektorat Siber Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Dalam keterangannya, Ipda Edy menyampaikan bahwa laporan tersebut telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku.
"Laporan dari rekan-rekan DPP LPM telah kami terima. Selanjutnya akan dilakukan penyelidikan sesuai mekanisme hukum. Perkembangan penanganan perkara akan kami sampaikan kepada pelapor. Apabila terdapat saksi maupun alat bukti tambahan yang lebih konkret, kami berharap dapat segera disampaikan agar proses penanganan dapat berjalan lebih optimal," ujar Ipda Edy.
DPP LPM Serahkan Penanganan Sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum
Bidang Hukum dan HAM DPP LPM Kalbar, Raimond Frangki Wantalangi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui sebuah akun media sosial terhadap Pembina DPP LPM Kalimantan Barat.
"Kami telah menyampaikan pengaduan secara resmi kepada Polda Kalimantan Barat. Laporan tersebut telah diterima dengan baik, dan selanjutnya kami mempercayakan sepenuhnya proses penanganannya kepada penyidik. Kami berharap seluruh tahapan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.
Menjaga Marwah Melayu Melalui Jalur Hukum
Dalam orasi aksi damai, tokoh DPD LPM Kabupaten Mempawah, Mukhlis Saka, menegaskan bahwa menjaga Marwah Melayu merupakan tanggung jawab moral seluruh masyarakat Melayu di Kalimantan Barat.
"Marwah Melayu adalah kehormatan yang diwariskan para leluhur dan wajib dijaga bersama. Budaya Melayu mengajarkan kesantunan dalam bertutur kata, saling menghormati, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat menjaga adab dan mempercayakan setiap dugaan pelanggaran kepada mekanisme hukum," katanya.
Hormati Proses Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah
Menurut DPP LPM, penggunaan bahasa yang diduga merendahkan martabat seseorang di ruang digital dapat menjadi objek pemeriksaan hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.
DPP LPM juga menyinggung konsep mens rea (niat batin) dan animus injuriandi (niat untuk menghina) dalam hukum pidana. Menurut organisasi tersebut, unsur tersebut dinilai melalui keseluruhan konteks perbuatan, pilihan kata, sasaran ucapan, rangkaian tindakan, serta akibat yang ditimbulkan, dan bukan semata-mata berdasarkan pengakuan seseorang.
Selain itu, DPP LPM mengingatkan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia, sehingga setiap advokat diharapkan senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia, integritas, kehormatan profesi, serta kesantunan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Menutup keterangannya, Adhy Black menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan, bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum.
"Biarkan hukum bekerja. Tidak seorang pun berada di atas hukum dan tidak seorang pun boleh dihakimi di luar hukum. Kami percaya aparat penegak hukum akan menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, independen, dan berkeadilan demi tegaknya hukum, terjaganya kehormatan masyarakat, serta Marwah Melayu di Kalimantan Barat," tutup Adhy Black.
Hingga berita ini diterbitkan, laporan yang diajukan DPP LPM masih berada pada tahap penyelidikan di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat. Seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat hasil penyelidikan maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar