Lonjakan Konsumsi Pertalite Akibat Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi, Pemerintah Siapkan Penyesuaian Tata Kelola Distribusi

JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax Series, sejak 10 Juni 2026 mulai memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selisih harga yang cukup signifikan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi mendorong banyak pengguna kendaraan beralih ke Pertalite, sehingga memicu peningkatan konsumsi dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah.

Fenomena tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi berpotensi memberikan tekanan terhadap kuota distribusi yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian tata kelola distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, agar penyalurannya tetap berjalan sesuai sasaran.

"Nah itu sedang di-manage ya. Kan kemarin juga salah satunya kita sedang menuntaskan masalah BBM di Sumatera Utara," ujar Laode.

Konsumsi Pertalite Meningkat, Pertamax Turun Signifikan

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, terjadi perubahan cukup besar dalam pola konsumsi BBM nasional.

Penyaluran Pertalite tercatat meningkat sekitar 9,4 persen atau sekitar 7.129 kiloliter (KL) per hari. Sebaliknya, konsumsi Pertamax Series mengalami penurunan hingga 18 persen atau sekitar 4.476 KL per hari.

Perubahan pola konsumsi juga terjadi pada jenis BBM solar. Penggunaan Biosolar meningkat dari sekitar 93 persen menjadi 94,2 persen, sementara konsumsi Dexlite menunjukkan tren penurunan.

Perubahan tersebut dinilai sebagai respons masyarakat terhadap perbedaan harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi.

Saat ini harga Pertamax berada mulai sekitar Rp16.250 per liter, sedangkan Pertalite masih berada di kisaran Rp10.000 per liter, sehingga banyak pengguna kendaraan memilih bahan bakar yang lebih ekonomis untuk menekan biaya operasional sehari-hari.

Pemerintah Buka Peluang Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

Di tengah perkembangan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang dilakukannya penyesuaian harga BBM non-subsidi apabila tren penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut.

Menurutnya, pemerintah telah meminta badan usaha penyedia BBM, termasuk PT Pertamina (Persero) dan perusahaan swasta, agar melakukan evaluasi harga mengikuti perkembangan harga minyak global.

"Kami sudah mulai meminta kepada badan usaha swasta, termasuk Pertamina, untuk segera melakukan penyesuaian ketika harga minyak dunia turun," ujar Bahlil.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan harga energi di dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Distribusi BBM Terus Diawasi

Selain mengevaluasi harga, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan badan usaha penyedia BBM lainnya guna memastikan pasokan energi nasional tetap aman.

Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi juga terus diperkuat agar penyalurannya tetap tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan di lapangan.

Pemerintah berharap stabilitas pasokan, distribusi, dan harga BBM dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung aktivitas masyarakat, sektor transportasi, dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar energi global.

Fredy Legito