PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat merampungkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mempawah tentang Pelindungan Sumber Air Baku sebagai langkah memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa kini dan masa mendatang.
Proses harmonisasi tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar pada Senin (20/7/2026).
Rapat dihadiri oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mempawah, perwakilan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah, tim penyusun Raperda, serta Tim Kelompok Kerja (Pokja) II Kanwil Kemenkum Kalbar.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyempurnaan terhadap rancangan peraturan yang sebelumnya telah melalui tahapan harmonisasi.
Menurutnya, forum tersebut bertujuan menyempurnakan substansi Raperda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam melindungi sumber air baku secara berkelanjutan.
"Melalui proses harmonisasi ini diharapkan substansi Raperda semakin kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air baku," jelas Lanang.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Mempawah, Rusdi, mengatakan penyusunan Raperda tersebut didasarkan pada amanat konstitusi sekaligus sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas sumber daya air di Kabupaten Mempawah menjadi alasan penting perlunya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dalam menjaga keberlanjutan sumber air bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa perlindungan terhadap sumber air baku merupakan investasi hukum jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
"Air adalah hak dasar setiap manusia dan pondasi kehidupan. Ketika kualitas dan ketersediaan sumber air baku terus menurun, negara harus hadir dengan regulasi yang kuat dan implementatif. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memastikan Raperda ini diharmonisasikan secara cermat sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya melindungi sumber air hari ini, tetapi juga menjamin ketersediaannya bagi anak cucu kita di masa mendatang," tegas Jonny.
Dalam pembahasan yang dipaparkan oleh A. Fanni Pujiastomo dari Tim Pokja II Kanwil Kemenkum Kalbar, sejumlah penyempurnaan substansi berhasil disepakati.
Perbaikan tersebut meliputi penghapusan sejumlah definisi yang tidak digunakan dalam batang tubuh peraturan, penyempurnaan redaksi guna menghindari multitafsir, penegasan kewenangan bupati dalam menetapkan kawasan pelindungan sumber air baku, serta penyesuaian berbagai istilah teknis agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, tim harmonisasi juga melakukan penyelarasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta meninjau kembali klasifikasi sanksi pidana berdasarkan tingkat pelanggaran agar penerapannya lebih proporsional, efektif, dan memiliki kepastian hukum.
Berdasarkan hasil pembahasan, Raperda Kabupaten Mempawah tentang Pelindungan Sumber Air Baku dinyatakan telah selesai melalui proses harmonisasi.
Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama DPRD Kabupaten Mempawah untuk melanjutkan tahapan pembahasan hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjaga kelestarian sumber air baku, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Mempawah di masa depan.
Fredy Legito
0 Komentar