Lembaga TINDAK Dukung Program Presiden Berantas Korupsi Tanpa Terkecuali, Jangan Pertontonkan Aib kepada Rakyat
Pontianak - Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan selalu menjadi ajang balas-membalas sehingga merusak tata kelola bernegara. Hukum dan kewenangan institusi beralih fungsi menjadi alat politik, alat konflik kepentingan, atau alat untuk mengkriminalisasi.
Dampak dari praktik balas-membalas seperti yang terjadi saat ini sangatlah destruktif bagi masyarakat dan keadilan karena akan menyebabkan berbagai implikasi negatif, antara lain:
1. Runtuhnya Kepercayaan Publik
Terjadi krisis legitimasi atau kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum secara komprehensif maupun terhadap pemerintah ketika kewenangan dipakai atau digunakan untuk melanggengkan kepentingan golongan, institusi, maupun kepentingan personal, ketimbang lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
2. Ketidakpastian Hukum
Dalam hal ini, masyarakat akan menjadi korban utama ketika aturan atau hukum diterapkan secara tebang pilih, dengan makna tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
3. Rusaknya Sistem Perekonomian
Iklim investasi dan stabilitas nasional akan terganggu akibat tidak adanya kepastian hukum, maraknya korupsi di kalangan birokrat maupun penegak hukum, serta tingginya tensi penyalahgunaan wewenang.
Statemen Legal Opini Lembaga TINDAK
Menurut Yayat Darmawi, SE., SH., MH., dalam konstitusi sudah secara jelas dan tegas diamanatkan serta dibagi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga penegak hukum dalam konteks Trias Politica, agar setiap kewenangan dapat dijalankan dengan tujuan akhir untuk kemakmuran rakyat melalui pemberantasan korupsi secara maksimal dan mengedepankan sistem good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
"Aparatur negara dan para penegak hukum didorong untuk selalu mengevaluasi sistem maupun program pengendalian personal ketika berada pada posisinya sebagai decision maker, serta dapat fokus mengoreksi kinerja internalnya dengan mengedepankan transparansi agar fungsi penegakan hukum berjalan tanpa kompromi," kata Yayat.
Saat ini, menurut Yayat, publik tengah dipertontonkan dengan fenomena adanya dugaan over kewenangan antara dua institusi hukum yang saling menyerang dan saling menangkap, dengan melontarkan alasan bahwa masing-masing institusi memiliki kewenangan sesuai aturan hukum.
"Namun secara tersirat, apa sebenarnya yang diharapkan oleh kedua institusi penegak hukum tersebut?" tegas Yayat lagi.
Menurutnya, meskipun kedua institusi penegak hukum tersebut secara konstitusi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penuh sebagai garda terdepan dalam rangka law enforcement, bukan berarti semuanya serba sempurna, karena di dalamnya juga terdapat manusia biasa yang memiliki ambisi dan emosi.
Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi Indonesia (TINDAK) tetap menyatakan dukungannya terhadap terimplementasinya Program Presiden Republik Indonesia dalam memberantas korupsi di Indonesia tanpa terkecuali.
"Kami berharap pemberantasan korupsi dilakukan secara adil, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat benar-benar terwujud," pinta Yayat Darmawi.
0 Komentar