LANDAK – Sengketa kepemilikan lahan Lapangan Sepak Bola Bardan Nadi, Ngabang, Kabupaten Landak, kembali memasuki babak baru. Salah seorang warga yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Said bin Umar Digul, Nuzulawati, kembali mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Landak di Pengadilan Negeri Landak.
Gugatan tersebut diajukan menyusul diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 132 dengan luas sekitar 8.893 meter persegi oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Landak atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.
Kuasa hukum Nuzulawati, Ary Sakuryanto, menyatakan pihaknya keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut. Menurutnya, kliennya tidak pernah menjual maupun menyerahkan hak atas tanah yang disengketakan kepada pihak mana pun, termasuk kepada pemerintah daerah.
"Klien kami tidak pernah menjual ataupun menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain. Karena itu kami menilai penerbitan sertifikat tersebut patut dipersoalkan melalui jalur hukum," tegas Ary.
Ia menambahkan, gugatan diajukan karena pihaknya menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan hak atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, mereka meminta majelis hakim memeriksa seluruh proses administrasi maupun dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut secara menyeluruh.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Landak melalui kuasa hukumnya, Martinus Ekok, membantah seluruh dalil gugatan tersebut. Menurutnya, persoalan kepemilikan lahan itu sesungguhnya telah berulang kali diperiksa hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
Martinus menjelaskan, pada tahun 2012 perkara waris pernah diperiksa di Pengadilan Agama Mempawah. Dalam salah satu putusan disebutkan bahwa Lapangan Bardan Nadi bukan merupakan bagian dari hak waris M. Said bin Umar Digul. Putusan tersebut sempat berubah di tingkat banding, namun kemudian Mahkamah Agung melalui putusan kasasi kembali menguatkan putusan sebelumnya.
Selain itu, lanjut Martinus, pada tahun 2017 ahli waris lain dari keluarga yang sama juga pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ngabang. Gugatan tersebut berlanjut hingga tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, namun seluruhnya tidak mengabulkan tuntutan para penggugat.
Tidak hanya itu, pada tahun 2023 Nuzulawati juga pernah menggugat Sertifikat Hak Pakai milik Pemerintah Kabupaten Landak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak. Perkara tersebut juga berlanjut hingga tingkat banding dan kasasi.
Kini, sengketa yang sama kembali bergulir melalui perkara Nomor 5/Pdt.G/2026/PN Ngb di Pengadilan Negeri Landak dan masih dalam proses persidangan.
Kembalinya perkara ini ke meja hijau memunculkan perhatian publik. Sebagian kalangan mempertanyakan mengapa sengketa yang telah beberapa kali melalui proses peradilan masih terus muncul dalam bentuk gugatan baru. Di sisi lain, hak setiap warga negara untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi kepastian hukum atas status aset pemerintah daerah maupun perlindungan hak keperdataan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung dan menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara masih diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Landak. Belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga seluruh dalil para pihak masih akan diuji melalui proses persidangan sesuai asas praduga tidak bersalah, prinsip audi et alteram partem, serta ketentuan hukum yang berlaku. Media juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Fredy Legito
0 Komentar