JAKARTA/BOLAANG MONGONDOW RAYA – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), Sulawesi Utara, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan masyarakat, hasil observasi lapangan, serta rangkaian pemberitaan media mengindikasikan adanya aktivitas pertambangan yang diduga masih berlangsung di beberapa lokasi yang sebelumnya telah menjadi sasaran penertiban aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, penelusuran dokumen, serta kompilasi berbagai pemberitaan sejak tahun 2025 hingga pertengahan 2026, perhatian publik tertuju pada dua titik aktivitas pertambangan di kawasan Oboy.
Lokasi pertama dalam berbagai informasi dikaitkan dengan PT Xinfeng Gemah Semesta, sedangkan lokasi kedua berada di kawasan Oboy bagian atas yang berdasarkan hasil observasi diduga merupakan aktivitas berbeda. Seluruh informasi yang mengaitkan pihak-pihak tertentu dengan kedua lokasi tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama kurun waktu tersebut, berbagai tahapan penegakan hukum telah dilakukan dan diberitakan kepada publik, mulai dari teguran instansi teknis, operasi penertiban, pemasangan garis polisi (police line), penyitaan alat berat, hingga proses penyidikan yang menurut informasi telah disertai penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan tim investigasi kepada pihak Kejaksaan, SPDP dimaksud telah diterima dan perkara masih berada dalam proses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Namun demikian, hasil observasi lapangan yang dilakukan pada pertengahan Juni 2026 menemukan adanya aktivitas yang diduga kembali berlangsung di lokasi yang sebelumnya menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Tim investigasi mendokumentasikan keberadaan alat berat, bak rendaman berisi material, serta aktivitas sejumlah pekerja di lokasi tersebut. Temuan itu kemudian menjadi dasar bagi tim investigasi untuk meminta klarifikasi kepada aparat penegak hukum mengenai perkembangan penyidikan serta langkah-langkah yang telah maupun akan dilakukan.
Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai efektivitas pengawasan serta konsistensi penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Oboy.
Masyarakat juga berharap adanya keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum agar setiap tahapan penanganan perkara dapat dipahami secara jelas tanpa menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Selain aspek penegakan hukum, investigasi ini juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk aparat penegak hukum dengan lembaga yang membidangi pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, hingga keimigrasian apabila dalam proses penyelidikan ditemukan dugaan pelanggaran yang berada dalam kewenangan masing-masing.
Sejumlah aktivis lingkungan menilai bahwa penanganan dugaan PETI di Bolaang Mongondow Raya bukan hanya berkaitan dengan aspek pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Karena itu, publik berharap setiap perkembangan perkara dapat disampaikan secara terbuka dengan tetap menghormati independensi penyidikan serta asas praduga tak bersalah.
Aktivis Pemerhati Pertambangan Bolaang Mongondow Raya, Rolandi Talib, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum dugaan perkara PETI yang dikaitkan dengan PT Xinfeng Gemah Semesta hingga terdapat kepastian hukum.
"Kasus ini akan terus kami kawal. Kami berharap penyidik Polres Bolaang Mongondow dapat menuntaskan proses penyidikan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila alat bukti telah dinilai cukup menurut hukum, kami berharap proses selanjutnya dapat segera berjalan, termasuk penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah, serta pelimpahan perkara beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu sesuai mekanisme hukum," ujar Rolandi.
Ia juga menyatakan bahwa pengawasan masyarakat tidak akan berhenti sampai perkara tersebut memperoleh kepastian hukum yang jelas.
Menurutnya, pihaknya juga akan meminta Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai kewenangannya.
Selain itu, Rolandi berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut melakukan supervisi dan pengawasan agar seluruh proses penanganan perkara berjalan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Rolandi menambahkan bahwa perkara dugaan PETI di Bolaang Mongondow Raya telah lama menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari media massa, aktivis lingkungan, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
"Berdasarkan hasil observasi lapangan yang kami lakukan, kami memperoleh informasi mengenai dugaan adanya aktivitas pertambangan yang kembali berlangsung di lokasi yang sebelumnya telah menjadi objek penanganan hukum. Temuan tersebut telah kami dokumentasikan dan kami berharap segera diverifikasi secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Apabila hasil verifikasi membenarkan adanya aktivitas tersebut, tentu kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum," ujarnya.
Menurut Rolandi, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.
"Kami tidak akan berhenti mengawal perkara ini sampai ada kepastian hukum. Harapan kami sederhana, seluruh proses berjalan sesuai hukum, transparan kepada publik, serta setiap pihak yang berdasarkan proses hukum dinyatakan bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Indonesia," tegasnya.
Perkembangan perkara dugaan PETI di Bolaang Mongondow Raya kini menjadi perhatian luas masyarakat. Publik berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan seluruh proses secara profesional, transparan, dan berkeadilan sehingga tidak menimbulkan kesan adanya praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
Media ini akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diperoleh, serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
(Tim)
0 Komentar