TAPANULI SELATAN – Program pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem mendapat dukungan luas dari masyarakat. Namun, di balik pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut, muncul persoalan terkait dugaan penggunaan lahan milik warga yang disebut belum memperoleh ganti kerugian.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan nasional yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan sekolah ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2.
Salah satu lokasi pembangunan berada di Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh PT Nindya Karya.
Meski mendukung penuh program tersebut, seorang warga Sipirok, Risman Pakpahan (53), menyampaikan keberatan karena mengaku lahan warisan keluarganya seluas sekitar 4 hektare digunakan untuk pembangunan sekolah tanpa adanya penyelesaian ganti rugi.
Menurut Risman, lahan tersebut merupakan peninggalan orang tuanya, almarhum OTP Pakpahan, yang telah menguasai dan mengelola tanah tersebut sejak tahun 1979 berdasarkan alas hak berupa surat keterangan camat.
"Almarhum ayah saya menguasai sekaligus mengelola tanah itu sejak tahun 1979 sampai 2012. Namun sejak tahun 2013 kami tidak lagi bisa mengelolanya karena tanaman dan rumah yang berada di atas lahan tersebut dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa itu juga sudah kami laporkan ke Polres Tapanuli Selatan," ujar Risman.
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut telah diterima melalui Laporan Polisi Nomor: STPL/21/I/2013/SU/TAPSEL tanggal 24 Januari 2013.
Ahli Waris Minta Haknya Diselesaikan
Risman mengaku terkejut ketika pada tahun 2025 lahan tersebut mulai digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tanpa adanya pemberitahuan maupun penyelesaian ganti rugi kepada pihak ahli waris.
Menurutnya, hingga saat ini progres pembangunan diperkirakan telah mencapai sekitar 80 persen, sementara persoalan kepemilikan lahan masih belum memperoleh penyelesaian.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena tujuannya sangat baik. Namun kami juga berharap hak masyarakat tetap dihormati. Kami hanya meminta pemerintah memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Pendamping Hukum: Pengadaan Tanah Wajib Mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pendamping hukum ahli waris, Burju Simatupang, ST., SH., MH., menjelaskan bahwa pada prinsipnya pembangunan untuk kepentingan umum tetap harus memperhatikan hak masyarakat atas tanah.
Ia mengacu pada:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat; serta
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat beserta perubahannya.
Menurut Burju, ketentuan tersebut mengatur bahwa pemegang hak atas tanah berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil apabila tanahnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
"Pada prinsipnya tanah masyarakat tidak dapat digunakan begitu saja tanpa penyelesaian hak pemiliknya. Proses pengadaan tanah harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pemberian ganti kerugian yang layak," jelas Burju.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab program memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh aspek legalitas lahan telah diselesaikan sebelum pembangunan dilaksanakan secara penuh.
Menurutnya, penyelesaian administrasi dan status hukum lahan menjadi penting agar program pemerintah tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
Masih Mengedepankan Jalur Koordinasi
Burju mengatakan hingga saat ini pihak ahli waris masih mengedepankan penyelesaian secara baik-baik melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Namun apabila tidak terdapat penyelesaian terhadap hak ahli waris, pihaknya mempertimbangkan untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku penanggung jawab program Sekolah Rakyat.
"Harapan kami sederhana, yaitu adanya kepastian hukum dan penyelesaian hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, program pemerintah tetap berjalan baik tanpa mengabaikan hak-hak warga negara," tegas Burju.
Menunggu Tanggapan Pemerintah
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait klaim ahli waris mengenai status lahan tersebut maupun proses pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang, ruang hak jawab dan hak klarifikasi tetap terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, instansi terkait, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar