SANGGAU, KALIMANTAN BARAT – Aktivitas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 64.785.12 Kelabang, yang berada di sekitar Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, menjadi sorotan masyarakat setelah muncul laporan dan unggahan di media sosial mengenai dugaan pengisian BBM menggunakan jeriken serta kendaraan pikap.
Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah warga menduga terdapat pengisian BBM bersubsidi menggunakan beberapa jeriken dan kendaraan pikap yang diduga melakukan pengisian dengan barcode yang ditempel pada kendaraan. Informasi tersebut kini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Warga menilai kondisi tersebut diduga menyebabkan antrean kendaraan semakin panjang dan menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi. Atas dasar itu, masyarakat meminta agar dugaan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.
"Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu masyarakat berharap ada penjelasan. Tapi kalau ada penyimpangan, jangan yang kecil yang terus dirugikan," ungkap salah seorang pelapor.
Sejumlah warga juga meminta PT Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, serta instansi terkait segera melakukan inspeksi dan pemeriksaan di lapangan, termasuk menelusuri rekaman CCTV, data transaksi penjualan BBM, penggunaan barcode, serta kepatuhan operasional SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Masyarakat berharap apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka penindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran, hasil pemeriksaan juga diharapkan disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pengelola SPBU 64.785.12 Kelabang, PT Pertamina Patra Niaga, maupun aparat kepolisian terkait informasi yang beredar tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa informasi ini masih berupa laporan dan dugaan dari masyarakat yang belum terverifikasi secara independen. Pemberitaan ini disampaikan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada publik dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab dan hak klarifikasi dari pengelola SPBU, PT Pertamina Patra Niaga, maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar