Kumpai Raya Tak Kunjung Beroperasi, Masyarakat Pertanyakan Komitmen Pemkab Kubu Raya Jalankan Perda Pemekaran

Kumpai Raya Tak Kunjung Beroperasi, Masyarakat Pertanyakan Komitmen Pemkab Kubu Raya Jalankan Perda Pemekaran

KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – Belum beroperasinya Kecamatan Kumpai Raya meski telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2023 kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga dan Tim Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan regulasi yang telah disahkan tersebut.

Koordinator Humas Tim Pemekaran Kecamatan Kumpai Raya, Mustain Billah, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 lalu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebenarnya telah menunjuk Penjabat (Pj) Camat Kumpai Raya melalui keputusan Pj Bupati Kubu Raya saat itu, Syarif Komaruzzaman. Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2026, operasional kecamatan baru tersebut belum juga direalisasikan.

Menurut Mustain, selama ini berbagai alasan berkembang terkait belum beroperasinya Kecamatan Kumpai Raya. Awalnya disebutkan karena registrasi kecamatan dari pemerintah pusat belum terbit. Setelah itu, muncul kembali alasan mengenai identitas atau ID kecamatan yang belum tersedia.

"Masyarakat bertanya-tanya. Jangan sampai setiap waktu selalu ada alasan baru tanpa adanya kepastian kapan Kecamatan Kumpai Raya benar-benar mulai beroperasi," ujarnya saat ditemui, Rabu (8/7/2026).

Perda Sudah Mengatur Tahapan Pelaksanaan

Mustain menegaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 secara jelas telah mengatur tahapan pelaksanaan pembentukan Kecamatan Kumpai Raya.

Pada Bab III Pasal 11, disebutkan bahwa bupati, dibantu Camat Sungai Raya dan perangkat daerah terkait, wajib mengatur dan melaksanakan penyerahan personel, aset, serta dokumen kepada Kecamatan Kumpai Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tiga tahun sejak perda diundangkan.

Kemudian pada Pasal 12, diatur bahwa pengisian personel Kecamatan Kumpai Raya harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak perda tersebut diundangkan.

Sementara Pasal 13 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kumpai Raya sesuai kemampuan keuangan daerah sejak kecamatan tersebut terbentuk.

Selain itu, dalam Bab IV Pasal 14, ditegaskan bahwa bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kumpai Raya.

"Kami mempertanyakan, kapan operasional Kecamatan Kumpai Raya benar-benar dilaksanakan? Sampai di mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan perda yang telah mereka buat sendiri?" tegas Mustain.

Dinilai Bertentangan dengan Semangat Otonomi Daerah

Menurut Mustain, keterlambatan operasional Kecamatan Kumpai Raya berpotensi menjadi catatan buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Menurutnya, sulit mewujudkan pelayanan publik yang optimal apabila regulasi yang telah ditetapkan justru belum diimplementasikan secara nyata.

"Bagaimana mungkin pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat diwujudkan apabila perda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri belum dilaksanakan?" ujarnya.

Infrastruktur Juga Menjadi Keluhan

Selain mempertanyakan operasional kecamatan baru, masyarakat Kumpai Raya juga mengeluhkan kondisi infrastruktur di wilayahnya, terutama jalan poros yang menjadi akses utama masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Mustain menyebut kondisi jalan poros di wilayah Kumpai Raya masih banyak mengalami kerusakan dan belum memperoleh penanganan maksimal.

"Ironisnya, Kumpai Raya merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya. Namun hingga saat ini masyarakat masih menghadapi jalan poros yang rusak serta pelayanan pemerintahan yang belum maksimal," ungkapnya.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera memberikan penjelasan resmi terkait kendala yang menyebabkan belum beroperasinya Kecamatan Kumpai Raya, sekaligus menyampaikan kepastian mengenai jadwal pelaksanaannya agar tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal operasional Kecamatan Kumpai Raya maupun alasan keterlambatan pelaksanaan ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023.

Fredy Legito