Breaking News

Kuasa Hukum Soroti Proses Penyidikan Kasus Kematian Veggie, Polisi Tegaskan Pembuktian Berdasarkan Scientific Crime Investigation


Kuasa Hukum Soroti Proses Penyidikan Kasus Kematian Veggie, Polisi Tegaskan Pembuktian Berdasarkan Scientific Crime Investigation

PONTIANAK – Penanganan perkara meninggalnya Veronika Afryana Iskandar alias Veggie (alm.) kembali menjadi perhatian publik setelah tim kuasa hukum tersangka berinisial VP menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Landak. Di sisi lain, penyidik menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan berdasarkan metode scientific crime investigation dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.


Dalam konferensi pers yang digelar di Pontianak, Rabu (29/7/2026), kuasa hukum VP yang terdiri dari Deden Kurnia, S.H., Seselia Jurniati, S.H., dan Pansaragah Gana Kaianaya, S.H., mempertanyakan sejumlah tahapan penyidikan, mulai dari pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan barang bukti, hasil rekonstruksi, hingga dasar penetapan kliennya sebagai tersangka.


Menurut Deden, perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan perkara serius sehingga setiap proses penyelidikan seharusnya dilakukan secara maksimal, profesional, transparan, dan menyeluruh agar seluruh fakta hukum dapat terungkap secara objektif.


Ia menilai sejak awal penyidik semestinya melakukan pengamanan lokasi secara optimal dengan memasang garis polisi (police line), melakukan penyisiran menyeluruh terhadap area sekitar TKP, serta mengamankan seluruh benda yang berpotensi menjadi alat bukti, termasuk tali, ranting pohon, maupun benda lain yang berada di lokasi saat korban ditemukan.


Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan proses peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan yang menurut mereka dilakukan sebelum hasil autopsi resmi diterbitkan. Mereka meminta penyidik menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil langkah tersebut.


Tidak hanya itu, kuasa hukum mengaku menemukan dua buah masker di sekitar lokasi kejadian saat melakukan penyisiran secara mandiri. Temuan tersebut, menurut mereka, telah disampaikan kepada penyidik karena dinilai berpotensi memiliki keterkaitan dengan perkara.

Tim kuasa hukum juga meminta agar penyidik mendalami bukti digital, termasuk riwayat komunikasi telepon korban sebelum meninggal dunia. Mereka menyebut korban diduga sempat berkomunikasi dengan keluarganya dan menyampaikan kondisi psikologis yang tertekan serta adanya dugaan ancaman dari beberapa pihak.


Selain komunikasi digital, kuasa hukum meminta penyidik menelusuri mutasi rekening korban yang menurut mereka memperlihatkan adanya transaksi bernilai lebih dari Rp21 juta beberapa hari sebelum korban meninggal dunia. Mereka juga meminta dilakukan audit terhadap seluruh rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian maupun jalur menuju TKP untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh.


Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum turut mempertanyakan hasil rekonstruksi perkara. Menurut mereka, rekonstruksi awal belum memperlihatkan adegan yang secara langsung menggambarkan dugaan tindak pidana oleh tersangka. Mereka juga meminta penyidik mendalami identitas sejumlah pihak yang disebut muncul dalam keterangan saksi guna memastikan seluruh fakta dapat diuji secara objektif.


Di samping itu, kuasa hukum menyoroti hak-hak kliennya sebagai tersangka yang menurut mereka tetap harus dihormati, termasuk hak mengurus administrasi kependudukan yang diperlukan anaknya untuk keperluan pendidikan.

Polisi: Rekonstruksi Justru Mengungkap Banyak Ketidaksesuaian


Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Landak AKP Kuswiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa rekonstruksi yang dilaksanakan merupakan bagian dari pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dikembalikan dengan status P-19.


Menurut Kuswiyanto, seluruh adegan dalam rekonstruksi diperagakan berdasarkan versi tersangka tanpa adanya pengarahan dari penyidik.


Ia menyatakan tujuan rekonstruksi adalah menguji kesesuaian antara keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi nyata di tempat kejadian perkara.


Dari hasil rekonstruksi tersebut, penyidik menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara keterangan tersangka dengan fakta lapangan. Namun rincian perbedaan tersebut belum dapat disampaikan kepada publik karena akan menjadi bagian dari pembuktian di persidangan.


Penyidik juga menyoroti sejumlah aspek yang dinilai janggal berdasarkan versi yang diperagakan tersangka, termasuk mengenai posisi pohon, ranting, tali, serta keterangan bahwa tali disebut sempat dilepas oleh anak korban.


Selain itu, Kuswiyanto menyatakan selama proses penyidikan keterangan tersangka beberapa kali mengalami perubahan sehingga perlu diuji melalui rekonstruksi dan alat bukti lainnya.


Ia menegaskan bahwa penyidik telah menerapkan metode scientific crime investigation yang melibatkan pemeriksaan kedokteran forensik, digital forensik, pemeriksaan ahli, penelusuran komunikasi elektronik, hingga analisis transaksi perbankan korban.


Menurut penyidik, hingga saat ini belum ditemukan alat bukti yang mengarah kepada pihak lain di luar tersangka, sehingga penyidik meyakini telah memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.


Polisi Persilakan Klarifikasi Secara Langsung


Saat dikonfirmasi terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan kuasa hukum, Kasat Reskrim Polres Landak AKP Kuswiyanto memberikan tanggapan singkat.

"Silakan datang ke kantor. Semua pertanyaan tersebut sudah kami jelaskan kepada rekan-rekan media," ujarnya.

Menunggu Pembuktian di Persidangan


Perkara ini kini masih berada dalam proses hukum. Seluruh keterangan yang disampaikan kuasa hukum merupakan bagian dari hak pembelaan tersangka, sedangkan seluruh hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian merupakan bagian dari proses penegakan hukum.


Penilaian mengenai kekuatan alat bukti, pembuktian unsur pidana, maupun penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh fakta diuji secara terbuka di persidangan.


Redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.