Krisis BBM Meluas di Ketapang dan Kayong Utara, Antrean Mengular hingga Ancam Kelancaran MTQ Kalbar

KETAPANG/KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah selatan Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Setelah berlangsung selama beberapa pekan di Kabupaten Ketapang, kelangkaan BBM kini juga dirasakan masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga mulai mengancam kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Kayong Utara dalam waktu dekat.

Antrean panjang kendaraan terlihat hampir di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara di sejumlah lokasi stok bahan bakar dilaporkan habis hanya beberapa saat setelah SPBU mulai beroperasi.

Kondisi tersebut memunculkan desakan agar PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan normalisasi distribusi serta menambah pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kedua kabupaten.

Aktivitas Masyarakat dan Perekonomian Terganggu

Kelangkaan BBM dinilai telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selain menghambat mobilitas warga, antrean kendaraan yang mengular di sekitar SPBU juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas perdagangan di kawasan sekitar.

Pelaku usaha, sektor transportasi, hingga masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor turut merasakan dampaknya.

Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan Ketapang–Kayong Utara, Rasmidi, menilai persoalan utama yang dihadapi masyarakat bukan semata-mata harga BBM, melainkan kepastian ketersediaan pasokan.

"Persoalannya bukan hanya harga. Yang dibutuhkan masyarakat adalah BBM tersedia. Kalau pasokan mencukupi, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam mengantre hingga mengganggu aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Menurut Rasmidi, kondisi kelangkaan yang berlangsung selama berminggu-minggu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem distribusi energi di wilayah tersebut.

Distribusi Dinilai Harus Lebih Antisipatif

Rasmidi menilai Pertamina sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM semestinya telah memiliki data kebutuhan konsumsi masyarakat berdasarkan tingkat penggunaan harian, mingguan, hingga bulanan.

Dengan pemetaan tersebut, distribusi diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat sehingga keterlambatan pengiriman maupun kekurangan stok dapat diminimalkan.

Terlebih lagi, Kabupaten Ketapang mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi setiap tahunnya, disertai meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

"Pertamina seharusnya sudah mengetahui kebutuhan setiap jenis BBM di Kabupaten Ketapang. Dengan data tersebut, tidak semestinya persoalan keterlambatan distribusi maupun kekurangan stok terus berulang," tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Pemerintah Daerah Bergerak Mencari Solusi

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan guna mempercepat normalisasi distribusi BBM.

Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi karena pemerintah daerah dinilai tetap berupaya mencari solusi meskipun kewenangan pengelolaan distribusi BBM berada di pemerintah pusat dan badan usaha terkait.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga mengambil langkah serupa.

Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, menyampaikan bahwa daerahnya saat ini juga mengalami keterbatasan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.

Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat, Amru secara langsung meminta dukungan Pertamina untuk meningkatkan pasokan BBM sekaligus memperpanjang jam operasional SPBU selama masa persiapan hingga pelaksanaan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami berharap Pertamina dapat menambah stok BBM dan memperpanjang jam operasional SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta penyelenggaraan MTQ XXXIV dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.

Selain persoalan pasokan BBM, Pemkab Kayong Utara juga meminta adanya penyempurnaan regulasi penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) bagi angkutan sungai dan laut yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan tersebut.

Kuota BBM Dinilai Perlu Dievaluasi

Menurut Rasmidi, luas wilayah Kabupaten Ketapang, pertumbuhan kendaraan yang diperkirakan mencapai 18.000 hingga 19.000 unit baru setiap tahun, serta meningkatnya aktivitas proyek strategis nasional menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi kuota BBM yang dialokasikan bagi daerah tersebut.

Ia berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh pemangku kepentingan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Harapan kami persoalan ini segera terselesaikan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menghabiskan waktu hanya untuk mengantre BBM. Distribusi harus berjalan lancar dan kebutuhan energi masyarakat harus terpenuhi," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara masih berharap adanya langkah konkret dari Pertamina dan pemerintah agar pasokan BBM kembali normal sehingga aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta pelaksanaan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat berlangsung tanpa hambatan.

Fredy Legito