Breaking News

KPK Periksa Lima ASN BPK Usai Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi dalam Kasus Dugaan Suap Audit Muara Enim

KPK Periksa Lima ASN BPK Usai Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi dalam Kasus Dugaan Suap Audit Muara Enim


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap terkait pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Terbaru, KPK memanggil lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI untuk diperiksa sebagai saksi setelah melakukan penggeledahan di rumah Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi.


Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kelima ASN tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).


Kelima saksi yang dipanggil berinisial AYB, RN, GNW, FLR, dan ARG. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai anggota Tim Review Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, AYB pernah menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta dan saat ini menjabat Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.I BPK RI. Sementara itu, RN menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Barat I BPK Perwakilan Sumatera Barat, FLR menjabat Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, dan ARG menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan Aceh III BPK Perwakilan Aceh.


Berawal dari OTT


Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7–8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang, masing-masing lima orang di Jakarta dan lima orang di Sumatera Selatan. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Muara Enim, Edison.


Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026, yakni:

  • Edison (Bupati Muara Enim),
  • Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim),
  • Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi),
  • Adi Triyadi.

Selanjutnya, pada 10 Juni 2026, KPK kembali menggelar OTT lanjutan dan mengamankan lima ASN BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 KPK sepanjang tahun 2026.


Sehari kemudian, 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, yaitu:

  • Edison,
  • Cory Erin Hardi,
  • Fika Nur Alawi (Direktur PT Millenium Solusi Abadi),
  • Augusz Dewanggara (pihak swasta),
  • Titin Rita Lestari (ASN BPK RI yang pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan).

Geledah Rumah Anggota BPK


Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK pada 14 Juli 2026 mengonfirmasi telah melakukan penggeledahan di rumah Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi.


Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang akan dianalisis lebih lanjut guna mendalami keterkaitannya dengan perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim.


KPK menegaskan penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain maupun mengambil langkah hukum lanjutan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.