JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. Di tengah proses penyidikan yang terus bergulir, KPK secara terbuka meminta Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, untuk bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan diri guna memperlancar proses hukum.
Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan bahwa keterangan kedua pejabat tersebut dinilai penting untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik.
"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kuantan Singingi masih terus berkembang dan belum berhenti pada pihak-pihak yang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).
OTT Berawal dari Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan
Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan 10 orang yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Menurut KPK, sembilan orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan satu orang lainnya diamankan di Jakarta.
Dari keseluruhan pihak yang diamankan, lima orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Kelima orang tersebut terdiri atas:
- Tiga orang dari unsur swasta;
- Satu orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Satu orang anggota keluarga penyelenggara negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Pemeriksaan terhadap para pihak tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan aliran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
Sita Barang Bukti Elektronik dan Kendaraan
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara.
Barang bukti tersebut meliputi sejumlah perangkat elektronik yang diduga menyimpan data komunikasi maupun transaksi keuangan, serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan sebagai bagian dari rangkaian pemberian suap.
"Selain itu juga tim mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap yang dilakukan oleh para pihak tersebut," kata Budi.
Penyitaan barang bukti tersebut akan menjadi bagian dari proses pembuktian guna memperkuat konstruksi perkara yang tengah disusun penyidik.
Penyidikan Masih Terus Berkembang
KPK menegaskan penyidikan masih berlangsung dan belum menutup kemungkinan adanya pemeriksaan terhadap pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
Lembaga antirasuah itu juga masih mendalami dugaan praktik jual beli jabatan yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk menelusuri aliran dana, pola komunikasi para pihak, serta mekanisme pengisian jabatan yang diduga menjadi objek suap.
Hingga berita ini disusun, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby maupun Sekretaris Daerah Zulkarnaen belum memberikan keterangan resmi kepada publik terkait imbauan KPK tersebut.
Sesuai prinsip asas praduga tak bersalah, setiap orang yang disebut atau diperiksa dalam proses penyidikan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar