KPK Geledah Kantor dan Rumah Etik Suryani, Sita Uang-Perhiasan, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Kesbangpol, namun belum ada penjelasan soal hasilnya.

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Nonaktif Sukoharjo Etik Suryani, Sita Uang Tunai, Valuta Asing, Perhiasan, hingga Dokumen Penting

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Suryani. Dalam rangkaian penyidikan tersebut, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan dan rumah dinas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan yang berlangsung sejak Selasa (14/7/2026) dilakukan di sejumlah lokasi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

"Penyidik mendatangi enam lokasi untuk dilakukan penggeledahan," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Adapun lokasi yang digeledah meliputi Rumah Dinas Bupati, Kantor Bupati Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, antara lain dokumen, barang bukti elektronik (BBE), uang tunai, serta sejumlah perhiasan.

Selain enam lokasi tersebut, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukoharjo. Namun hingga kini, KPK belum menyampaikan secara rinci hasil penggeledahan di tiga instansi tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani, Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH), serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Tri Mulyo (TRM).

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Etik Suryani diduga melakukan praktik pemerasan dengan memotong sekitar 40 persen insentif upah pungut yang menjadi hak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Selain itu, Etik juga diduga memerintahkan Tri Mulyo untuk mengumpulkan setoran rutin dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kemudian menjadi bagian dari dugaan praktik pemerasan tersebut.

Seiring perkembangan penyidikan, KPK telah mengamankan berbagai barang bukti dengan nilai yang cukup besar. Hingga saat ini, total aset yang telah disita diperkirakan mencapai sekitar Rp21,2 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas:

• Uang tunai sekitar Rp6,4 miliar;
• Valuta asing dengan nilai sekitar Rp7,5 miliar;
• 25 keping logam mulia masing-masing seberat 100 gram, atau total 2,5 kilogram, dengan nilai sekitar Rp7,3 miliar.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga memastikan akan terus menelusuri aliran dana, aset, serta berbagai barang bukti lainnya guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya KPK dalam memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara maupun hak aparatur sipil negara.

Thifal Nw/ Fredy Legito