MOJOKERTO – Perkara hukum yang melibatkan seorang perempuan berinisial MZ (36) dan DS (33) memasuki babak baru yang menyita perhatian publik. Setelah sebelumnya MZ dinyatakan sebagai korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjerat DS hingga divonis bersalah oleh pengadilan, kini MZ justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan senilai Rp92,9 juta.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua proses hukum yang berbeda, namun berasal dari hubungan personal antara kedua belah pihak. Aparat kepolisian menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual dan dugaan penipuan merupakan dua tindak pidana yang berdiri sendiri dan diproses berdasarkan alat bukti masing-masing.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan vonis terhadap DS dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan DS terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan pidana penjara selama empat tahun serta denda sesuai amar putusan pengadilan.
Di sisi lain, laporan dugaan penipuan yang diajukan DS pada September 2025 tetap diproses penyidik. Setelah dilakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti, penyidik menetapkan MZ sebagai tersangka pada 7 Juli 2026. Setelah menjalani pemeriksaan, MZ kemudian ditahan untuk kepentingan proses penyidikan.
Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang menemukan adanya dugaan rangkaian perbuatan penipuan.
Menurut penyidik, perkara tersebut bermula ketika MZ dan DS menjalin hubungan setelah berkenalan melalui media sosial pada April 2025. Dalam perjalanan hubungan itu, keduanya disebut berencana membuka usaha salon kecantikan di Mojokerto.
Penyidik menyebut DS beberapa kali mentransfer dana kepada MZ sejak Mei hingga Juli 2025 dengan total mencapai Rp92,9 juta. Dana tersebut diduga diminta untuk pembayaran uang muka tanah dan modal usaha.
Namun berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menduga tanah maupun usaha yang dijanjikan tidak pernah ada. Polisi juga menyatakan telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk rekening koran, telepon genggam, serta beberapa kuitansi yang diduga digunakan untuk meyakinkan pelapor.
Atas dasar alat bukti tersebut, penyidik menetapkan MZ sebagai tersangka dugaan penipuan. Meski demikian, proses pembuktian selanjutnya tetap menjadi kewenangan pengadilan, sehingga status tersangka tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah.
Kasus ini menarik perhatian publik karena memperlihatkan adanya dua proses hukum yang berjalan terhadap pihak-pihak yang sama, tetapi dengan objek perkara yang berbeda. Dalam perkara pertama, MZ berkedudukan sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan dalam perkara kedua ia berstatus sebagai tersangka dugaan penipuan.
Para pengamat hukum menilai kondisi seperti ini dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Seseorang yang menjadi korban dalam satu perkara tidak otomatis terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila dalam perkara lain ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana yang berbeda.
Dengan demikian, kedua perkara harus dipandang secara terpisah dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, menyampaikan pembelaan, serta mendapatkan pemeriksaan yang adil di hadapan pengadilan.
Hingga saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara dugaan penipuan sebelum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Sementara itu, perkembangan proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk disidangkan di pengadilan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar