Konflik PT BSL dengan Dua Warga Berakhir Damai, DPD GPN08 Kalbar Apresiasi Langkah Restorative Justice

SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Konflik hukum yang melibatkan PT Bumi Sentosa Lestari (BSL) dengan dua warga setempat, Yogi dan Memo, akhirnya menemui titik terang melalui penyelesaian secara damai. Perkara tersebut disepakati untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) sebagai upaya menjaga harmonisasi sosial, menghormati kearifan lokal, serta menciptakan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (DPD GPN08) Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT BSL yang memilih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dibanding melanjutkan proses hukum melalui jalur litigasi.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah mufakat yang digelar pada 12 Juli 2026, dengan melibatkan empat kepala desa dari wilayah terdampak, yakni Kepala Desa Penyak Lalang yang ditunjuk sebagai mediator utama, Kepala Desa Lundang, Kepala Desa Empaci, dan Kepala Desa Samak.

Dalam forum tersebut, para kepala desa memberikan dukungan terhadap penyelesaian perkara secara damai serta meminta Polres Sintang untuk mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice demi menjaga stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat adat setempat.

Ketua DPD GPN08 Kalimantan Barat, Linda, mengonfirmasi bahwa pihak Humas PT BSL telah menyatakan persetujuannya terhadap penyelesaian perkara melalui jalur damai pada Rabu (15/7/2026).

"Kami mengapresiasi kepekaan sosial manajemen PT BSL yang menerima masukan dari para kepala desa, DPD GPN08 Kalbar, serta rekan-rekan LSM SOMASI (Solidaritas Masyarakat Sipil). Ini menjadi contoh positif bahwa perusahaan dan masyarakat dapat menyelesaikan persoalan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan," ujar Linda.

Untuk memastikan proses perdamaian berjalan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum, DPD GPN08 Kalbar menyampaikan tiga rekomendasi, yaitu:

1. Memohon kepada penyidik Polres Sintang dan manajemen PT BSL agar segera menyelesaikan administrasi pencabutan laporan sehingga Yogi dan Memo dapat segera dibebaskan untuk mengikuti proses pemulihan adat bersama keluarga.

2. Mendorong agar penandatanganan kesepakatan damai didokumentasikan melalui foto maupun video dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk keluarga, perwakilan Polres Sintang, manajemen PT BSL, dan para kepala desa, sebagai bukti pelaksanaan restorative justice.

3. Merekomendasikan penyusunan dokumen perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk mencegah potensi sengketa serupa di masa mendatang sekaligus membangun hubungan kemitraan yang sehat, harmonis, dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Sementara itu, keluarga Yogi menyampaikan rasa syukur atas tercapainya penyelesaian damai tersebut. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi proses mediasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Advokasi DPD GPN08 Kalbar, Ketua LSM SOMASI Bapak Arbudin, para kepala desa, serta pihak PT BSL yang telah membuka ruang penyelesaian secara damai. Kami menghormati keputusan perusahaan untuk mencabut laporan," ujar perwakilan keluarga.

Sebagai bentuk komitmen dalam penyelesaian perkara, pihak keluarga menyatakan bahwa Yogi dan Memo akan mengajukan surat pengunduran diri secara sukarela dari PT BSL serta tidak akan mengajukan tuntutan pesangon maupun tuntutan finansial lainnya kepada perusahaan setelah perkara dinyatakan selesai.

Saat ini proses rekonsiliasi adat dan penyelesaian administrasi hukum masih terus dikawal oleh DPD GPN08 Kalimantan Barat, para kepala desa, serta seluruh pihak terkait agar proses restorative justice berjalan sesuai ketentuan hukum dan situasi di lingkungan operasional PT BSL kembali kondusif.

Penyelesaian melalui pendekatan restorative justice diharapkan menjadi contoh bahwa setiap persoalan hukum yang memenuhi syarat dapat diselesaikan secara dialogis dengan tetap menghormati hukum, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat.

Sumber: DPD GPN08 Kalbar