MEDAN – Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara (Yapensa), Yulkarnaini Siregar, S.H., M.Hum., resmi melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan keuangan yayasan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara, Jumat (10/7/2026).
Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan Nomor: LP/B/1107/VII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 10 Juli 2026 pukul 14.20 WIB.
Laporan itu terkait dugaan pelanggaran Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengenai Penggelapan Dalam Jabatan yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V, serta Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tentang Pemalsuan Surat yang diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Melalui kuasa hukumnya, Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., didampingi Debrery Irfansyah Sembiring, S.H., M.H., Yulkarnaini menjelaskan bahwa laporan tersebut ditujukan terhadap dua orang terlapor berinisial NR dan IK, yang diketahui merupakan mantan Ketua Pengurus dan mantan Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara (Yapensa).
Menurut pihak pelapor, keduanya telah diberhentikan dari jabatannya masing-masing pada 9 Maret 2026 dan 6 April 2026.
Dr. Khomaini menyampaikan bahwa salah satu terlapor, yakni NR, juga diketahui merupakan istri dari Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan saat ini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan.
Pihaknya berharap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan secara profesional dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan apabila telah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup.
“Kami yakin dan percaya Polda Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dapat bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan tagline Polri Presisi,” ujar Dr. Khomaini kepada wartawan.
Berawal dari Temuan Defisit Rp3,4 Miliar
Menurut penjelasan pihak pelapor, persoalan ini bermula ketika pada 29 April 2026 pihaknya menerima tiga berkas laporan kompilasi praktisi atas laporan keuangan yayasan untuk periode 30 Juni 2024, 30 Juni 2025, dan 31 Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan Publik Muhammad Fahmi.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara mengalami defisit keuangan lebih dari Rp3,4 miliar.
Pelapor menyebut kedua mantan pengurus yayasan tersebut mengklaim telah menanggulangi kekurangan dana saat masih menjabat, kemudian meminta pihak yayasan mengganti dana yang disebut telah mereka keluarkan.
Selanjutnya, pada 14 Mei 2026, salah satu terlapor juga mengirimkan surat yang meminta pelapor segera melakukan pembayaran atas dugaan utang tersebut.
Audit Ulang dan Dugaan Penggelapan
Merasa terdapat sejumlah kejanggalan, pihak yayasan kemudian menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kuncara Budi Santosa & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang sebelumnya disampaikan oleh kedua terlapor.
Hasil audit tersebut, menurut pihak pelapor, menghasilkan opini Disclaimer, yang berarti auditor menolak memberikan opini atas laporan keuangan entitas karena tidak memperoleh bukti-bukti audit yang cukup dan memadai terhadap laporan yang disajikan.
Berdasarkan hasil audit tersebut, pelapor menduga telah terjadi penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan yayasan dengan nilai sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kedua terlapor.
Pihak pelapor menilai dugaan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara secara keseluruhan.
Atas dasar itu, Yulkarnaini Siregar meminta aparat penegak hukum untuk mengusut perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memanggil para pihak terkait guna dimintai keterangan.
“Kami memohon kepada Polda Sumatera Utara agar segera memanggil dan memeriksa kedua terlapor serta mengusut tuntas dugaan penggelapan ini secara profesional, objektif, dan transparan,” tegas Yulkarnaini.
(Rizky/ Hamzah)
0 Komentar