Pontianak - Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada sinergi empat pilar penegak hukum atau yang dikenal dengan Catur Wangsa Penegak Hukum.
Berangkat dari fungsi penegak hukum yang termasuk ke dalam empat pilar penegak hukum, keempat pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam rangka law enforcement di Indonesia.
Namun, dalam implementasinya di lapangan, keempat pilar penegak hukum tersebut menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) masing-masing sesuai dengan kewenangan yang berbeda.
Dalam praktiknya, dinamika, benturan persepsi, maupun perbedaan argumentasi hukum di antara keempat pilar penegak hukum sering kali terjadi. Hal tersebut muncul karena masing-masing memiliki sudut pandang dan penafsiran hukum yang berbeda dalam menerapkan teori maupun konsep keadilan terhadap suatu perkara.
Meskipun demikian, perbedaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Empat pilar penegak hukum ini, yang sering disebut sebagai Catur Wangsa Penegak Hukum, terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, serta Advokat atau Penasihat Hukum.
Keempat unsur tersebut bekerja secara terpadu dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga tegaknya hukum, melindungi hak setiap warga negara, serta mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi prinsip fair trial atau peradilan yang adil.
Peran Masing-Masing Pilar Penegak Hukum
● Kepolisian
Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, serta mengungkap fakta hukum sebagai dasar proses penegakan hukum selanjutnya.
● Kejaksaan
Bertugas menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik, meneliti kelengkapan perkara, serta melaksanakan penuntutan di depan pengadilan sebagai representasi kepentingan negara dalam proses peradilan pidana.
● Hakim
Bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, serta rasa keadilan.
● Advokat atau Penasihat Hukum
Bertugas memberikan jasa hukum, pendampingan, pembelaan, konsultasi, serta memastikan hak-hak hukum tersangka, terdakwa, maupun pihak yang berperkara tetap terlindungi sesuai prinsip due process of law.
Dengan demikian, meskipun masing-masing memiliki kewenangan, fungsi, dan perspektif hukum yang berbeda, keempat pilar tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar