Ketimpangan Teori dan Praktik Hukum: Yayat Darmawi Soroti Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum

PONTIANAK – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, SE., SH., MH., menyoroti persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yakni adanya ketimpangan antara teori hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Yayat Darmawi, penerapan hukum dalam perspektif teori atau norma sering kali tidak berjalan seiring dengan realitas hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (Law in the Book) dengan hukum dalam praktik (Law in Action).

Dalam pelaksanaannya, kata Yayat, kerap terjadi ketidakselarasan antara aturan yang seharusnya ditegakkan dengan fakta yang berkembang di masyarakat. Tidak sedikit peristiwa hukum yang secara normatif memenuhi unsur pelanggaran, namun dalam praktiknya justru memunculkan persoalan baru akibat perbedaan penafsiran maupun penerapan hukum.

"Sering kali terdapat benturan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ada peristiwa yang memang merupakan rangkaian kejahatan yang saling berkaitan sehingga pelanggaran normanya jelas. Namun, ada pula peristiwa yang justru tidak memiliki keterkaitan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang sebenarnya tidak bersalah," ujar Yayat Darmawi.

Ia mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab apabila seseorang yang tidak bersalah justru harus menjalani proses hukum hingga kehilangan kebebasannya akibat penerapan hukum yang tidak tepat.

Dalam kajian ilmu hukum, lanjut Yayat, kondisi tersebut dikenal dengan konsep Das Sollen dan Das Sein.

Das Sollen merupakan norma atau aturan hukum yang mengatur mengenai apa yang seharusnya dilakukan sebagai kondisi ideal. Sementara Das Sein adalah fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, penelitian maupun pengembangan ilmu hukum selama ini banyak berfokus pada kesenjangan antara kedua konsep tersebut.

Yayat menjelaskan, secara sederhana Das Sollen dapat dipahami sebagai norma, aturan, maupun ketentuan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana.

Namun pada sisi lain, Das Sein menunjukkan bahwa dalam praktiknya tindak pidana korupsi masih terus terjadi meskipun ancaman hukuman telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

"Inilah yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma dengan kenyataan. Secara teori hukum melarang, tetapi dalam praktik pelanggaran tetap terjadi. Artinya masih terdapat celah dalam efektivitas penegakan hukum," jelasnya.

Menurut Yayat, kondisi tersebut menjadi pekerjaan besar bagi seluruh aparat penegak hukum maupun pembentuk kebijakan agar norma hukum tidak hanya berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan benar-benar memiliki kekuatan nyata dalam mencegah kejahatan.

Ia menilai diperlukan langkah-langkah pembenahan agar hukum memiliki daya paksa yang efektif, mampu memberikan efek jera, serta menimbulkan rasa takut bagi setiap orang yang berniat melakukan tindak pidana.

"Diperlukan terobosan agar norma hukum memiliki kekuatan nyata sehingga mampu meminimalisir kejahatan. Hukum harus benar-benar memberikan efek jera dan menghadirkan rasa takut bagi siapa pun yang hendak melanggar hukum," tegas Yayat Darmawi.

Di akhir keterangannya, Yayat berharap sistem penegakan hukum di Indonesia mampu menjembatani kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein, sehingga keadilan tidak hanya terwujud secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Fredy Legito