Kepala Desa Baru Bantah Pemberitaan yang Dinilai Menggiring Opini, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan atas Proyek APBN Rp6,4 Miliar

MELAWI – Kepala Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Eed Roskayudi Aroy, membantah pemberitaan salah satu media online yang berjudul "Proyek APBN Rp6,4 Miliar di Melawi Disorot, Pengawas Justru Arahkan Awak Media Temui Oknum Kepala Desa." Menurutnya, penyebutan istilah "oknum kepala desa" dalam pemberitaan tersebut telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat seolah-olah dirinya memiliki keterlibatan maupun tanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Eed menilai pemberitaan tersebut berpotensi menggiring opini publik karena tidak memberikan penjelasan secara utuh mengenai batas kewenangan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang berasal dari APBN.

"Kami sangat menyayangkan pemberitaan tersebut karena telah menggiring opini publik tanpa memberikan penjelasan secara utuh mengenai posisi dan kewenangan Pemerintah Desa. Saya tegaskan bahwa Pemerintah Desa Baru bukan pelaksana proyek, bukan pengguna anggaran, bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan konsultan pengawas, dan bukan pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pengelolaan anggaran proyek APBN tersebut," tegas Eed Roskayudi Aroy kepada Wartawan Wartamelawi.com melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (17/7/2026).

Menurut Eed, proyek yang dibiayai melalui APBN sepenuhnya berada di bawah kewenangan kementerian atau instansi teknis yang ditunjuk pemerintah, termasuk satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa konstruksi, serta konsultan pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila muncul anggapan bahwa Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis proyek hanya karena ada pihak yang mengarahkan awak media untuk menemui Kepala Desa.

"Sebagai Kepala Desa, saya hanya memiliki fungsi koordinasi pemerintahan di wilayah desa. Apabila ada tamu atau pihak luar datang ke desa, tentu Pemerintah Desa siap menerima dengan baik. Namun terkait aspek teknis proyek, kualitas pekerjaan, administrasi kontrak maupun penggunaan anggaran, itu bukan kewenangan kami untuk memberikan penjelasan," ujarnya.

Eed juga membantah anggapan bahwa dirinya menghalangi keterbukaan informasi atau berupaya melindungi pihak tertentu. Ia menegaskan Pemerintah Desa Baru selama ini selalu terbuka terhadap masyarakat maupun insan pers sepanjang informasi yang diminta berada dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah desa.

Apabila informasi yang dibutuhkan berada di luar kewenangan desa, pihaknya justru menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada instansi pelaksana proyek, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

"Selama ini Pemerintah Desa Baru selalu terbuka terhadap siapa pun yang membutuhkan informasi sesuai kewenangan kami. Bahkan apabila informasi tersebut berada di luar kewenangan Pemerintah Desa, kami justru menyarankan agar dikonfirmasi langsung kepada instansi pelaksana, PPK maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek agar informasi yang diperoleh akurat," jelasnya.

Lebih lanjut, Eed menegaskan Pemerintah Desa Baru mendukung penuh pengawasan terhadap seluruh proyek pemerintah yang menggunakan uang negara. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek harus diperiksa oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, ia berharap proses pengawasan dilakukan secara objektif tanpa membangun persepsi bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pekerjaan yang secara administratif maupun hukum berada di luar kewenangannya.

"Apabila memang terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, kami mendukung sepenuhnya apabila dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jangan sampai Pemerintah Desa dijadikan pihak yang seolah-olah bertanggung jawab atas pekerjaan yang bukan menjadi kewenangannya," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Eed mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana, objektif, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum terdapat fakta yang dapat dipertanggungjawabkan maupun hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Desa Baru dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Kami tetap berkomitmen mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun kami juga berharap nama baik Pemerintah Desa Baru dan pribadi saya tidak dirugikan oleh pemberitaan yang tidak berimbang," tutup Eed.

Pemerintah Desa Baru menegaskan tetap membuka ruang komunikasi kepada seluruh pihak, termasuk insan pers, untuk memperoleh informasi sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya pemberitaan yang berimbang, akurat, serta menghormati prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, termasuk verifikasi dan penyajian informasi secara proporsional.

Tim Redaksi