Pontianak - Negara mesti ada pajak karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, menjalankan pelayanan publik, dan menjaga kestabilan ekonomi.
Pajak menurut para Ahli adalah Iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung.
Menurut Soeparman Soemahamidjaja Iuran wajib berbentuk uang atau barang yang dipungut penguasa berdasarkan norma hukum demi kesejahteraan umum.
Pajak bagi Negara.
Merupakan Dana Utama sebagai Penopang sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai keperluan pemerintah, seperti untuk Pembangunan Infrastruktur Membangun fasilitas fasiltas umum yang diwujudkan untuk jalan raya, jembatan, sekolah, dan pembangunan rumah sakit.
Berguna untuk kelancaran pelayanan Publik dalam rangka Penyediaan layanan keamanan, layanan hukum, serta layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
Keseimbangan di sektor Ekonomi Dapat Mengatur pertumbuhan ekonomi, dapat menekan inflasi, dan membagikan pendapatan secara adil lewat program pemerataan.
Pajak Menurut UUD.
Pengaturan pajak di indonesia secara konstitusi tertuang dalam pasal 23A UUD 1945 yangmana pasal ini menegaskan bahwa segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara wajib diatur dengan Undang undang, hal ini tujuannya adalah menjamin keadilan dan melindungi rakyat dari kesewenang - wenangan pemerintah.
Tujuan negara memungut pajak ditujukan untuk membiayai pengeluaran dan keperluan negara, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Pajak Dari Persfektive Hukum.
Menurut UU KUP bahwa Hukum tidak membayar pajak di Indonesia adalah ilegal dan merupakan pelanggaran yangmana pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berat berupa denda administrasi, penyitaan aset hingga sanksi pidana penjara.
Pajak sifatnya regeling atau peraturannya umum dalam penerapan hal dasar hukum dan dalam penetapan normanya namun sifatnya akan berubah menjadi beschikking atau keputusan individual disaat tahapannya pada penetapan kewajiban yang konkret kepada wajib pajak.
Statmen YLBH LMRRI Kalbar.
Yayat Darmawi SE,SH,MH ketua DPD YLBH LMRRI Kalimantan barat mengatakan bahwa yang dimaksud Pajak Dari Rakyat Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat mestinya pemerintah harus benar benar mewujudkan manfaatnya dalam bentuk yang nyata dan bersifat merata yang kepentingannya bagi seluruh rakyat indonesia, kata yayat.
Melihat sifat pajak yang memaksakan masyarakat untuk membayarnya mestinyakan harus diikuti dengan tersedianya fasilitas fasilitas umum yang digunakan oleh rakyat sesuai dengan hak rakyat yang standarisasi kualitasnya sesuai dengan kewajaran dan kelayakan, sebut yayat.
Kenapa pajak mesti dipaksakan pada rakyat disaat ekonomi rakyat saat ini diposisi yang sedang terpuruk dan rakyat terbebani dengan kebutuhan kebutuhan pokok yang sangat menanjak tinggi, korupsi sudah tak terkendali, tegas yayat.
Fredy Legito
0 Komentar