KETAPANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat pengawasan terhadap profesi notaris guna memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum Kalbar melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap sejumlah notaris di Kabupaten Ketapang sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas jabatan kenotariatan.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Taufik Sabarudin, bersama tim Bidang Pelayanan AHU tersebut dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke kantor-kantor notaris pada Selasa (28/7/2026).
Pemantauan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.02-92 tanggal 16 April 2026 mengenai pengawasan terhadap kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan secara nyata. Kegiatan tersebut juga mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan setiap notaris berkantor dan melaksanakan tugas secara faktual paling lambat 60 hari setelah pengambilan sumpah jabatan.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kantor notaris. Mulai dari keberadaan kantor yang aktif beroperasi, kelengkapan administrasi, pengelolaan buku protokol notaris, sistem penyimpanan arsip, hingga pemanfaatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) berbasis elektronik.
Selain memastikan kelengkapan administrasi, tim juga memverifikasi bahwa para notaris benar-benar menjalankan tugas dan memberikan pelayanan hukum secara langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
Hasil pemantauan menunjukkan mayoritas notaris di Kabupaten Ketapang telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Keberadaan kantor dinilai layak, administrasi tertata dengan baik, pengelolaan dokumen berjalan sesuai ketentuan, serta akun layanan AHU aktif digunakan dalam pelaksanaan pelayanan hukum.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, seluruh notaris yang menjadi objek pemantauan dinyatakan telah menjalankan jabatan secara nyata sesuai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Dari sisi jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagian besar notaris yang dipantau juga telah menjalankan fungsi tersebut. Sementara itu, satu notaris tercatat belum merangkap jabatan sebagai PPAT. Secara umum, tim pengawas tidak menemukan kendala substantif maupun pelanggaran yang signifikan dalam pelaksanaan tugas para notaris.
Selain aspek administrasi dan operasional, Kanwil Kemenkum Kalbar turut memberikan penguatan mengenai pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko hukum.
Para notaris diingatkan agar selalu melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap setiap pengguna jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan PMPJ dinilai menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan untuk praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Dalam kesempatan tersebut, tim juga menggelar dialog interaktif bersama para notaris. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari optimalisasi penggunaan sistem AHU Online, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme, hingga pentingnya menjaga independensi serta integritas profesi notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan bahwa kegiatan pemantauan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Melalui pengawasan yang berkesinambungan, pemerintah berharap pelayanan kenotariatan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pencegahan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan layanan hukum yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar