KETAPANG, KALBAR – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menemukan dugaan perambahan kawasan hutan seluas sekitar 2.000 hektare di Kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar–Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kawasan tersebut diduga dibuka dan dipersiapkan untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit.
Temuan tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang dilaksanakan pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026. Perkara ini kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana kehutanan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengungkapkan bahwa tim di lapangan menemukan indikasi kuat adanya aktivitas pembukaan, penguasaan, dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin.
“Temuan tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembukaan, penguasaan, dan penggunaan kawasan hutan yang diduga diarahkan untuk perkebunan kelapa sawit,” ujar Dwi dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Sejumlah Barang Bukti Diamankan
Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas pembukaan lahan, yakni:
- Tiga unit excavator;
- Satu unit dump truck;
- Satu kendaraan pengangkut bibit;
- Dua unit bangunan rumah pekerja.
Seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegakan Hukum Kehutanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan, serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, kasus tersebut dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana kehutanan sehingga resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Diduga Upaya Mengubah Kawasan Hutan Menjadi Kebun Sawit
Dwi menegaskan, temuan di Ketapang menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih terjadi dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
Menurutnya, ketika alat berat telah masuk, bangunan pekerja mulai berdiri, bibit telah dipersiapkan, dan areal mulai dikuasai, maka persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa.
“Ini menyangkut upaya mengubah kawasan hutan menjadi kebun tanpa hak dan tanpa proses yang sah. Karena itu, langkah hukum dalam perkara ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan penertiban kawasan hutan agar kerusakan tidak meluas,” tegasnya.
Penegakan Hukum Tidak Hanya Menyasar Pelaku Lapangan
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa proses penyidikan tidak hanya difokuskan kepada pelaku di lapangan.
Penyidik juga akan melakukan penelusuran terhadap seluruh rantai kegiatan dan pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pembukaan kawasan hutan tersebut.
Saat ini, penyidik Gakkumhut masih melakukan serangkaian proses, antara lain:
- Pemeriksaan saksi;
- Penyitaan barang bukti;
- Olah tempat kejadian perkara (TKP);
- Pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ancaman Hukuman
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa para pihak yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI,” ujar Rudianto.
Kasus dugaan perambahan hutan di Kabupaten Ketapang ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap kawasan hutan negara, terutama di tengah tingginya tekanan terhadap lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Publik kini menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pembukaan kawasan hutan seluas 2.000 hektare tersebut, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
0 Komentar