Kemenhut Perketat Pengamanan Eks PBPH di Kalbar, Temukan Perambahan dan Dugaan Tambang Emas Ilegal di Sintang
SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengamanan kawasan bekas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah kawasan yang izinnya dicabut kembali berada dalam penguasaan negara dan dinilai rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal.
Patroli pengamanan mulai dilaksanakan sejak 22 Juli 2026 di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan mencegah perambahan hutan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bentuk pemanfaatan kawasan tanpa hak.
Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tim Kementerian Kehutanan menemukan sejumlah indikasi aktivitas ilegal berupa perambahan kawasan hutan, bangunan sarang burung walet, serta rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan yang telah kembali menjadi aset negara masih menghadapi ancaman serius dari pihak-pihak yang diduga memanfaatkan kawasan secara tidak sah.
Keberadaan aktivitas tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu fungsi ekologis kawasan hutan, serta menghambat upaya penataan kembali tata kelola kehutanan.
Lebih dari 2 Juta Hektare Kembali Dikuasai Negara
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, sepanjang tahun 2025 hingga Juni 2026 sebanyak 61 izin PBPH telah dicabut pemerintah.
Pencabutan tersebut mencakup kawasan hutan seluas lebih dari 2 juta hektare yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.
Pemerintah menilai pencabutan izin merupakan bagian dari pembenahan tata kelola sektor kehutanan. Namun setelah izin dicabut, kawasan tersebut memasuki fase yang rawan karena berpotensi menjadi sasaran penguasaan maupun pemanfaatan ilegal apabila tidak segera diamankan.
Di Kalimantan Barat, kondisi di Kabupaten Sintang menjadi salah satu contoh pentingnya pengawasan intensif terhadap kawasan eks PBPH agar tidak kembali dikuasai atau dimanfaatkan secara melawan hukum.
Penegakan Hukum Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pengamanan kawasan dilakukan untuk memastikan kawasan hutan yang telah kembali menjadi penguasaan negara tetap terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran.
Menurutnya, kawasan tersebut harus dijaga dari perambahan, pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, kebakaran hutan, maupun pemanfaatan kawasan tanpa hak.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola kehutanan secara menyeluruh.
"Tidak ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang kuat dan berintegritas. Pun demikian, penegakan hukum tidak akan efektif apabila tidak diikuti pembenahan tata kelola kehutanan secara menyeluruh," ujar Dwi.
Kawasan Hutan Harus Tetap Memberikan Manfaat
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengamanan kawasan eks PBPH bukan semata-mata bertujuan melakukan penindakan hukum, tetapi juga memastikan kawasan tetap berada dalam penguasaan negara, fungsi ekologinya terjaga, serta pemanfaatannya kembali ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah berharap kawasan hutan yang telah kembali menjadi aset negara dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Sementara itu, terkait temuan di Kabupaten Sintang, proses penanganan lebih lanjut akan dilakukan sesuai kewenangan aparat dan mekanisme hukum yang berlaku. Temuan berupa aktivitas perambahan maupun rakit yang diduga digunakan untuk pertambangan emas tanpa izin masih memerlukan proses pendalaman dan penindakan oleh instansi terkait sesuai ketentuan hukum.
Sumber: Kementerian Kehutanan RI
0 Komentar