JAKARTA – Upaya mencari keadilan terus dilakukan keluarga Dedi Albar Bin Supardinata. Pada 30 Juni 2026, keluarga Dedi Albar mendatangi Kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) di Jakarta untuk melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan berbagai keberatan atas putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Dedi Albar, seorang sopir travel asal Kalimantan Barat.
Kedatangan keluarga ke Komisi Yudisial merupakan bentuk ikhtiar untuk memperoleh kepastian hukum serta meminta agar proses peradilan yang telah dijalani Dedi Albar mendapat perhatian. Menurut keluarga, terdapat sejumlah hal yang mereka nilai perlu menjadi perhatian, khususnya terkait penerapan pasal yang digunakan dalam perkara tersebut.
Keluarga menyatakan masih mempertanyakan dasar hukum yang menjadi landasan putusan terhadap Dedi Albar. Mereka menilai terdapat ketidaksinkronan antara fakta yang mereka pahami dengan pasal yang dikenakan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai proses pembuktian dalam perkara tersebut.
Menurut keluarga, keberadaan Dedi Albar di kawasan Bukit Tangit, Putussibau, semata-mata karena menjalankan pekerjaannya sebagai sopir travel setelah menerima pesanan dari seseorang bernama Prestiyo alias Tiyo untuk menjemput penumpang di wilayah Badau.
Keluarga: Dedi Hanya Menjalankan Pekerjaan sebagai Sopir Travel
Dalam penjelasannya kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, keluarga menegaskan bahwa Dedi Albar hanya bekerja sebagai sopir travel dan tidak memiliki keterkaitan sebagaimana tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Mereka juga menyampaikan bahwa pada saat penangkapan, menurut pemahaman keluarga, Dedi tidak ditangkap bersama pihak yang diduga sebagai pelaku utama dan tidak ditemukan barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaannya.
Atas dasar itu, keluarga mempertanyakan alasan dijatuhkannya hukuman yang dinilai sangat berat kepada Dedi Albar.
"Kejadian yang sebenarnya, menurut kami, anak kami ditangkap tidak bersama pelaku sehingga tidak ada barang bukti narkoba yang berada padanya. Namun kenapa justru dihukum sangat berat," ujar Supardi, ayah Dedi Albar.
Pertanyakan Penanganan terhadap Pemesan Travel
Selain mempertanyakan putusan terhadap anaknya, keluarga juga menyoroti seseorang yang disebut sebagai pemesan jasa travel, yakni Prestiyo alias Tiyo.
Menurut keluarga, hingga saat ini orang yang disebut sebagai pemesan tersebut belum ditangkap.
"Kenapa anak saya yang ditangkap dan dijatuhi hukuman berat, sedangkan Prestiyo alias Tiyo menurut pengetahuan kami masih bebas sampai saat ini? Di mana letak keadilan hukum?" kata Supardi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang turut disampaikan keluarga kepada Komisi Yudisial sebagai bagian dari aspirasi mereka terhadap proses penegakan hukum yang dinilai perlu mendapatkan perhatian.
Memohon Pengawasan terhadap Proses Peradilan
Di hadapan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Supardi menyampaikan bahwa keluarga besar Dedi Albar menolak putusan yang dijatuhkan kepada anaknya dan berharap terdapat pengawasan terhadap proses peradilan yang telah berlangsung.
Menurutnya, keluarga merasa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang mereka pahami berdasarkan fakta-fakta yang diketahui keluarga.
"Kami tidak menerima hukuman yang dijatuhkan kepada anak kami. Kenapa hukuman itu dibebankan kepada anak saya," ujar Supardi.
Terus Tempuh Jalur Konstitusional
Upaya hukum dan pencarian keadilan terus dilakukan keluarga Dedi Albar melalui jalur konstitusional. Selain menyampaikan konsultasi kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, keluarga juga terus berkoordinasi dengan kuasa hukumnya.
Dalam proses tersebut, keluarga didampingi oleh kuasa hukum Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., dari Lawyer And Friend Bandung.
Pihak keluarga berharap seluruh proses hukum terhadap Dedi Albar dapat kembali ditelaah secara objektif, transparan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan sesuai prinsip negara hukum.
Keluarga juga berharap setiap pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan maupun persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar