MEDAN – Menyikapi beredarnya pemberitaan dan informasi di sejumlah media sosial maupun media daring yang menyebut Guntur Sahputra (GS) berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), tim kuasa hukum Guntur Sahputra menyampaikan klarifikasi dan bantahan tegas. Menurut mereka, informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.
Kuasa Hukum Guntur Sahputra, Indri Hasibuan, S.H., menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah menerima maupun mengetahui adanya surat resmi yang menetapkan kliennya sebagai DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian, baik dari Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara.
"Sepanjang pengetahuan dan informasi yang kami miliki, tidak ada penetapan resmi yang menyatakan klien kami berstatus DPO. Karena itu, kami meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Indri.
Menurutnya, selama berbagai kegiatan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah Kota Medan, tidak terdapat informasi resmi yang mengaitkan Guntur Sahputra sebagai tersangka maupun buronan dalam perkara yang diberitakan.
Tim hukum menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak didukung data resmi berpotensi menyesatkan opini publik dan merugikan nama baik seseorang. Oleh sebab itu, setiap informasi yang beredar seharusnya mengedepankan prinsip verifikasi, konfirmasi, dan asas keberimbangan sebagaimana menjadi pedoman dalam praktik jurnalistik.
Terkait munculnya berbagai pemberitaan yang dinilai merugikan kliennya, tim hukum menyampaikan bahwa terdapat dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap penyebaran informasi tersebut. Namun demikian, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, tim hukum juga menilai beredarnya isu tersebut bertepatan dengan proses pencalonan kembali Guntur Sahputra dalam kepengurusan organisasi kepemudaan di Kecamatan Medan Denai.
Mereka menyampaikan bahwa pada Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) tanggal 26 Juni 2026, Guntur Sahputra kembali memperoleh dukungan dari pengurus anak ranting untuk dicalonkan sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Denai.
"Kepercayaan yang kembali diberikan kepada klien kami menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang memberikan dukungan dan menilai beliau layak memimpin organisasi. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat menilai setiap informasi secara objektif dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya," ujar Indri.
Tim hukum juga mengimbau seluruh media massa agar tetap mengedepankan prinsip cover both sides, melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, serta menyajikan informasi yang akurat dan berimbang demi menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan tidak turut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui klarifikasi ini, tim hukum berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta menunggu setiap informasi resmi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar