SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur menyita uang senilai Rp699.704.988.362 dalam penanganan kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tumpukan uang ratusan miliar rupiah tersebut dipamerkan dalam konferensi pers di Samarinda, Rabu (8/7/2026).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalimantan Timur, Gusti Hamdani, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan uang titipan untuk pemulihan kerugian negara yang diterima hingga perkara memasuki tahap penuntutan.
"Hingga tahap penuntutan, kami menerima uang titipan pemulihan kerugian negara mencapai Rp699.704.988.362," ujar Gusti Hamdani.
Kasus ini menjerat tujuh terdakwa, terdiri dari empat mantan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara berinisial HM, BH, HA, dan AD, serta tiga pimpinan perusahaan swasta yang tergabung dalam PT JMB Group, yakni BT, GT, dan DA.
Menurut Kejati Kaltim, praktik pertambangan batu bara secara ilegal di atas lahan transmigrasi tersebut berlangsung selama lima tahun, yakni sejak 2007 hingga 2012.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aktivitas pertambangan ilegal tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6,858 triliun.
Dana hampir Rp700 miliar yang kini diamankan berasal dari penitipan yang dilakukan oleh dua terdakwa, yakni BT dan GT, sejak proses penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.
"Seluruh dana titipan ini sekarang telah kami amankan pada rekening resmi milik Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara di bank pemerintah," kata Gusti.
Selain menyita uang, penyidik juga mengamankan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, antara lain mata uang asing, bidang tanah, perhiasan, serta beberapa kendaraan mewah, sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
Kejati Kaltim menyatakan seluruh berkas perkara terhadap ketujuh terdakwa telah dilimpahkan secara terpisah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.
"Pada pekan lalu, tim jaksa telah melimpahkan ketujuh berkas perkara secara terpisah kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda," jelasnya.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana lainnya yang berlaku.
Kasus tersebut menjadi salah satu perkara korupsi sektor pertambangan terbesar yang ditangani Kejati Kalimantan Timur, dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah dan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan transmigrasi serta aktivitas pertambangan di daerah.
Muslim
0 Komentar