PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menegaskan bahwa keputusan pengalihan status penahanan terdakwa Edy Mulyadi alias Edy Chow Anak dari Wartono dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya melaksanakan penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum, I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., pada Selasa (28 Juli 2026), menyusul munculnya berbagai tanggapan dan persepsi di tengah masyarakat terkait pengalihan jenis penahanan terdakwa dalam perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Mempawah.
Menurut Kejati Kalbar, kewenangan untuk menetapkan, memperpanjang, maupun mengalihkan jenis penahanan pada tahap persidangan berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ataupun mengubah status penahanan yang telah menjadi kewenangan pengadilan.
Dalam keterangannya, I Wayan Gedin Arianta menjelaskan bahwa pengalihan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 264/Pid.Sus/2026/PN Mpw tanggal 27 Juli 2026.
Berdasarkan amar penetapan tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengalihkan penahanan terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota hingga 7 Agustus 2026, dengan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi terdakwa.
Di antaranya, terdakwa diwajibkan melapor setiap hari Senin kepada Jaksa Penuntut Umum selama menjalani tahanan kota serta wajib hadir dalam setiap persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan tersebut serta menyampaikan salinan penetapan kepada terdakwa beserta keluarganya.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjunjung tinggi asas due process of law, serta menghormati independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
"Kami menghormati setiap penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari proses peradilan yang independen. Jaksa Penuntut Umum berkewajiban melaksanakan penetapan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas I Wayan Gedin Arianta.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk memahami pembagian kewenangan antar-aparat penegak hukum secara proporsional agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai proses penanganan suatu perkara pidana. Menurut Kejati, setiap institusi memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Kejati Kalbar memastikan akan terus mengawal proses penuntutan perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel hingga perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Seluruh tahapan penanganan perkara, lanjut Kejati, akan tetap didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta mekanisme hukum yang berlaku tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Di akhir keterangannya, Kejati Kalbar mengimbau masyarakat agar menghormati proses peradilan yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menyimpulkan maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, menurut Kejati, harus dijaga dengan memberikan ruang kepada Majelis Hakim untuk menjalankan tugasnya secara independen, imparsial, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan penegasan tersebut, Kejati Kalbar berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh bahwa pengalihan jenis penahanan merupakan bagian dari kewenangan yudisial, sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya menjalankan perintah yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari mekanisme peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar